Ini Alasan Basuki Pilih Heru Jadi Pasangannya Hadapi Pilkada DKI 2017

Jakarta - Bila Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat tidak mendapatkan izin dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk maju menjadi calon wakil gubernur (cawagub), maka Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan memilih Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budihartono menjadi cawagub bersama dirinya maju melalui jalur independen dalam Pilkada DKI 2017.

"Ya Pak Heru Budi, Kepala BPKAD DKI," kata Basuki di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (4/3).

Alasannya memilih Heru, karena Basuki ingin membuktikan kepada warga Jakarta bahwa masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jujur dan mau bekerja keras.

"Saya cuma butuh PNS untuk membuktikan kepada warga Jakarta, bahwa banyak PNS yang jujur. Kamu sudah membuktikan politisi Pak Jokowi, kalau kamu percaya sama saya. Kami juga butuh belajar ada birokrat PNS yang jujur," ujarnya.

Selain itu, dia sudah percaya terhadap mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut. Dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah mengenal Heru dengan baik.

"Kalau Pak Heru kan saya sudah percaya beliau. Pak Jokowi juga kenal baik," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Heru belum tersandung masalah apa pun, khususnya masalah korupsi yang sedang gencar-gencarnya diberantas oleh Basuki. Bila ada PNS yang dicalonkan jadi cawagub, maka akan ada banyak pihak yang mencari kelemahan dan kekurangan PNS tersebut.

"Karena Pak Heru, yang kemungkinan tidak ada masalah lain. Jadi begitu kamu muncul, semua wartawan, semua pesaing, semua calon, pasti akan mencari boroknya PNS dong. Kalau boroknya PND ada kan bisa dikeluarin. Misalnya kasus UPS," terangnya.

Dengan adanya PNS jujur dan mau bekerja keras maju sebagai cawagub, maka dapat meningkatkan kepercayaan warga kepada kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Warga pun akan percaya terhadap program kerja yang disampaikan para pemimpinnya.

"Kalau kepercayaan terkumpul kembali, maka bangsa ini akan jadi kuat. Orang akan percaya pada politisi, birokrat dan parpol. Karena komponen penting negara bukan soal makanan atau wilayah, tapi kepercayaan kepada pejabat. Kalau rakyat tidak percaya kepada pejabat, kita ngomong apa pun susah. Kalau rakyat percaya pejabatnya jujur, kerja keras, kamu ngomong pasti dia percaya. Dia akan sabar nunggu," paparnya.