Aung San Suu Kyi akan Dijadikan Menlu Myanmar

Naypyidaw – Aung San Suu Kyi masuk dalam bursa pencalonan menteri kabinet dalam pemerintahan sipil Myanmar, Selasa (22/3) dan menurut partainya dia akan menjadi menteri luar negeri (menlu). Dengan demikian, tokoh demokrasi ini masih memperoleh jabatan resmi, kendati dilarang memegang jabatan sebagai presiden negara, yang dikuasai militer selama puluhan tahun.

Nama Suu Kyi yang pertama disebut dalam daftar menteri, yang dibacakan di hadapan para anggota parlemen oleh Ketua Parlemen Mann Win Khaing Than, tanpa menyebutkan posisi yang akan dijabatnya. Pemungutan suara parlemen untuk menegaskan pos-pos menteri yang akan ditempati diperkirakan dilakukan pada pekan ini.

Namun kemudian Juru Bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Zaw Myint Maung, mengkonfirmasi bahwa Suu Kyi akan memimpin kementerian luar negeri dan mengisyaratkan bahwa dia juga akan memegang perangan lain, tanpa memberi penjelasan rinci.

"Dia akan menjadi menteri luar negeri, khususnya. Jika dia ingin berbagi tugas yang dia miliki di kementerian lain dengan orang-orang memenuhi syarat maka dia dapat menugaskan mereka," kata dia kepada wartawan.

Akan tetapi, NLD hanya membacakan 15 menteri dari 18 pos kementerian yang dipilih oleh pemerintah sipil, sehingga memicu spekulasi bahwa Suu Kyi akan memegang empat pos menteri – yang diyakini luas adalah kementerian luar negeri, pendidikan, energi dan kantor kepresidenan.

Sebelumnya para pengamat mengatakan, bahwa Suu Kyi sepertinya akan mengambil peranan sebagai menteri luar negeri, memberikan pos kabinet, pengaruh internasional dan kursi di Dewan Keamanan yang berpengaruh di negara – yang yang masih didominasi oleh kekuatan militer.

Berdasarkan aturan politik Myanmar yang kompleks, dengan mengambi peranan dalam kabinet artinya dia kemungkinan harus mengorbankan jabatan resmi sebagai ketua NLD – sebagai partai yang telah membawanya meraih kemenangan gemilang dalam pemilihan umum (pemilu) bersejarah, pada November, yang disebut-sebut sebagai pemilu paling bebas dalam generasi ini.

"Saya merasa yakin dengan pembentukan pemerintah baru ini," ujar anggota parlemen Majelis Tinggi NLD Ngana Soe usai pengumuman. Dia menambahkan, Suu Kyi akan terus memegang kekuasan partai.

Dia menjadi satu-satunya perempuan dan salah satu dari enam anggota NLD dalam kabinet – mencakup juga anggota dari Partai Serikat Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang mendapat dukungan militer, yang memegang janji NLD tentang kabinet rekonsiliasi nasional.

Dengan mengambil peranan dalam kabinet maka akan mengakhiri spekulasi bahwa dia akan memilih posisi seperti yang dilakukan Sonia Gandhi dari India – yang memiliki pengaruh besar meskipun tidak memiliki jabatan resmi di pemerintahan.

"Dia ingin berada di pusat pemerintahan. Dia ingin melakukannya dengan benar dan secara resmi. Ini sangat penting baginya secara hukum," kata Trevor Wilson, akademisi di Australian National University dan mantan duta besar untuk Myanmar.

Akan tetapi pemerintahan yang masih hijau ini menghadapi sejumlah besar tantangan, temasuk konflik di daerah perbatasan etnis minoritas, kemiskinaan yang bercokol, dan kebutuhan untuk segera memperbaiki infrastruktur negara yang sudah tua serta pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terabaikan sejak lama.