Demokrat Nilai Amandemen Konstitusi Bukan Hal Tabu

Bogor - Wacana dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu dikaji dengan matang. Apalagi, jika GBHN akan dimasukkan dalam UUD 1945. Artinya, bakal terjadi amandemen konstitusi.

Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Melani Leimena Suharli, mengatakan, amandemen konstitusi untuk memasukkan GBHN bukanlah hal tabu.

"Tapi harus dipelajari benar," ujar Melani di sela-sela Penataran Pimpinan dan Kader Utama Partai Demokrat di Bogor, Jawa Barat, Selasa (29/3).

Dirinya berharap, agar amandemen tidak melebar dari isu GBHN. "Mesti dikawal benar-benar amandemen itu hanya untuk GBHN. Jangan sampai melebar ke yang lain, sehingga nanti banyak yang kecewa," ujar anggota DPR dari Fraksi PD ini.

Lebih lanjut Melani menyatakan, Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah meminta kader PD di DPR agar mendalami terkait GBHN. "Pak SBY minta kader Demokrat di DPR untuk pelajari baik-baik perlu tidaknya GBHN untuk saat ini," ucapnya.

Sebelumnya, SBY mengatakan, partainya tidak mempermasalahkan wacana penghidupan lagi GBHN. "Membicarakan GBHN sah. Demokrat terbuka terhadap isu itu, yang penting pikirkan baik-baik, telaah seksama," kata SBY dalam Penataran Pimpinan dan Kader Utama PD, Selasa (29/3).

Dia mengungkapkan, GBHN dahulu memang dibuat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebab, tugas MPR salah satunya menetapkan GBHN.

"Dulu presiden diangkat MPR. MPR kasih mandat eh Anda saya angkat jadi presiden. Anda adalah mandataris MPR, ini GBHN-nya," ungkapnya.

Akan tetapi, menurut SBY, saat ini presiden dipilih langsung oleh rakyat. "Visi dan misi kampanye itulah yang dituangkan dalam RPJMN. RPJMN itu dibuat bukan tanpa landasan, rencana, konsep," ucapnya.

SBY menambahkan, RPJMN lebih kuantitatif dibanding GBHN. "Sehingga kalau kita hidupkan GBHN, pikirkan baik-baik. Jangan sampai pepesan kosong. Bicarakan baik-baik. Karena pemikiran apapun possible di negeri ini asal membawa manfaat yang nyata," pungkasnya.