Pemerintah Harus Responsif Hadapi Nelayan Tiongkok dan Abu Sayyaf

Jakarta- Pemerintah diminta responsif dalam menghadapi persoalan teritorial di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) serta penyanderaan oleh ekstrimis Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Sikap responsif itu diharapkan mampu menjaga kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

"Yang terpenting, pemerintah harus responsif dalam menghadapi setiap permasalahan," kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, di Jakarta, Jumat (24/6).

Situasi di perairan Natuna memanas setelah Tiongkok mengklaim kawasan tersebut sebagai zona penangkapan ikan tradisional, sehingga Beijing memrotes langkah tegas yang dilakukan satuan TNI AL terhadap nelayan Tiongkok yang mencuri ikan dari perairan Indonesia. Hal itu membuat Presiden Jokowi mengunjungi Natuna dan menggelar Rapat Kabinet di KRI Imam Bonjol.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga membenarkan informasi adanya WNI yang kembali disandera Abu Sayyaf setelah sebelumnya menganggap kabar tersebut tidak benar.

Hikmahanto mengatakan, gambaran situasi tersebut mengharuskan pemerintah kerja keras dalam menghadapi persoalan kedaulatan dan keselamatan warga negaranya.

Terhadap Abu Sayyaf, pemerintah tak cukup dengan mengecam apalagi hanya mengandalkan Filipina yang selalu kedodoran memerangi kelompok itu. Sejauh ini, Hikmahanto menilai, pemerintah terus bekerja mengatasi segala potensi konflik teritorial termasuk menghadapi Abu Sayyaf. Indikatornya sederhana, dalam hitungan hari semua lini termasuk Presiden bergerak.

"Semua masalah punya kekhasannya jadi tidak dapat digeneralisasi, namun pemerintah sudah on the track karena dalam hitungan hari semua bergerak tidak hanya menteri tetapi Presiden juga turun langsung seperti yang di Natuna itu. Beliau mempertegas wilayah itu adalah teritori NKRI," katanya.