Megawati: Sudah Jadi Pemimpin, Jangan Lupa Akarnya

Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PDIP menang dalam Pilkada jangan lupa dengan akarnya, yaitu PDIP.

Ia melihat selama ini, cukup banyak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PDIP ketika menjadi pemimpin lupa dengan PDIP, bahkan kemudian pindah ke partai lain.

"Mereka ini suka lupa. Saat jadi pemimpin lupa pada akarnya. Bahkan ada yang pindah partai. Karena yang namanya pemimpin, tidak boleh lupa pada sudah punya akar darimana mereka datang," kata Megawati saat membuka Sekolah Partai untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Wisma Kinasih, Tapos, Depok, Selasa (6/9).

Ia mengingatkan alasan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah disekolahkan. Yakni karena mereka bisa mempunyai persepsi yang sama dalam menuangkan visi, misi dan program kerja yang searah dengan ideologi Pancasila dan misi PDIP.

"Pertanyaannya mengapa saudara-saudara, saya sekolahkan karena memang saya pikir-pikir, aduh sudah dipilih baik-baik dan susah-susah kita berjuang untuk menghasilkan, terpilih, menang dan sebagainya. Tetapi kalau sudah menang, saudara-saudara suka lupa, lupa misinya sebenarnya apa toh kalau di PDIP," ujarnya.

Menurutnya, hanya PDIP yang melaksanakan sekolah untuk para calon kepala daerah. Dalam sekolah ini, materi yang disampaikan sudah cukup berat. Namun bisa menjadi modal dasar bagi para kader yang akan menjadi calon kepala daerah untuk menyusun visi, misi dan program kerja yang pro rakyat.

"Kalau bukan dari PDIP, enggak ada sekolah-sekolah. Tapi kalau dis ini, dari materinya saja sudah begitu berat. Tolong didengarkan untuk dipakai kalau saudara-saudara nanti benar bisa menang," ungkapnya.

Diungkapkannya, adanya kecenderungan pemimpin daerah yang lupa dengan PDIP sebagai partai pengusungnya, karena Ketua Umum tidak bisa memecat Gubernur atau Bupati atau Wali Kota. Beda dengan anggota DPR dan DPRD, Ketua Umum bisa melakukan pemecatan karena ada pergantian antar waktu (PAW) anggota dewan.

"Memang banyak kepala daerah yang berpikir, saya nggak bisa dipecat Ketua Umum PDIP. Beda dengan DPR dan DPRD, karena ada PAW. Tapi inget loh, saya yang tanda tangan surat rekomendasinya. Bisa saja saya jadikan bukti ke pengadilan," tukasnya.