Ketua KPU Akui Papua dan Aceh Rawan Pelanggaran Etika

Jakarta-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Adriantoro mengakui bahwa Provinsi Papua dan Aceh rawan terjadi pelanggaran etika pada pemilihan kepala daerah (pilkada), sejalan banyaknya aduan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Juri menjelaskan tingginya pelanggaran karena gelaran pilkada di dua daerah tersebut lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya. "Bisa dipahami Aceh dan Papua ini paling rawan dibanding daerah lain tetapi sebetulnya harus dilihat indikator lain, yaitu Aceh dan Papua untuk pilkada serentak 2017 ini memang terbanyak," kata Juri yang ditemui usai menghadiri DKPP Outlook 2017 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (14/12).

Juri memaparkan, di Papua akan digelar 11 pilkada di kabupaten/kota. Sedangkan di Aceh akan dilaksanakan pilkada di 20 kabupaten/kota ditambah pilkada setingkat provinsi. Oleh karena itu, kemungkinan pelanggaran etik di dua provinsi tersebut lebih tinggi.

Sebagaimana laporan akhir tahun DKPP tahun 2016 yang dipaparkan anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, sejak dibentuk pada 12 Juni 2012 hingga 1 Desember 2016, DKPP telah menerima pengaduan sebanyak 2.364 kasus. Dari jumlah tersebut, jumlah pengaduan tahun 2016 menurun dibandingkan tahun 2015. Jumlah pengaduan dugaan pelanggaran etik tahun 2016 sebanyak 302 kasus. Sedangkan, pengaduan tahun 2015 sebanyak 478 kasus.

Kemudian dari 302 aduan yang masuk ke DKPP, lima provinsi terbanyak yang dilaporkan adalah Papua dengan 26 kasus, Sumatera Utara 24 kasus, Sulawesi Tengah 22 kasus, Sulawesi Tenggara 22 kasus dan Aceh 20 kasus. "Papua selama tiga tahun, sejak tahun 2013 menduduki peringkat pertama sebagai provinsi yang banyak diadukan seputar pelanggaran etik," ujarnya.

Namun, ia memperkirakan bahwa potensi pengaduan pelanggaran etik dalam penyelenggaraan Pilkada di Aceh dan DKI Jakarta, akan meningkat.