Dinasti Politik Dapat Hambat Pembangunan Daerah

Jakarta - Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengungkapkan bahwa salah satu kerugian dari dinasti politik adalah terhambatnya pembangunan di daerah yang bersangkutan. Pasalnya, anggaran daerah diarahkan untuk melanggengkan dinasti politik.

"Yang jelas anggaran daerah dibajak untuk kepentingan keluarganya, bukan untuk kepentingan rakyat. Rakyat jadi rugi karena pembangunan terhambat dan pelayanan publik tersendat," ujar Ray dalam diskusi bertajuk 'Hati-hati Dinasti Politik Rawan Korupsi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).

Selain Ray, hadir juga sebagai narasumber Koordinator Formappi Sebastian Salang, Peneliti PSIK Indonesia Arif Susanto, Peneliti YLBH Julius Ibrani, Peneliti FITRA Apung Widadi dan Koordinator TePI Jeirry Sumampow.

Ray mencontohkan praktik dinasti politik di Provinsi Banten yang terungkap ke publik pasca Ratu Atut Chosiyah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena tersandung kasus korupsi. Menurut Ray, terjadi perlambatan proses pembangunan di Provinsi Banten akibat adanya dinasti politik keluarga Atut.

"Padahal, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten cukup besar. Namun, itu hanya untuk keluarga saja, rakyat akhirnya rugi," tandas dia.

Lebih lanjut, Ray mendorong pemilih tidak memilih calon kepala daerah yang masih berkaitan dengan dinasti politik. Pasalnya, selain akan menghambat pembangunan daerah, juga akan rentan munculnya koruptor-koruptor baru.

"Di beberapa daerah kan sudah ditangkap oleh KPK seperti di Cimahi dan Klaten terkait kasus korupsi. Di Banten, untuk Pilkada 2017 ini ada calon yang terkait dinasti politik Atut. Ini juga sangat rentan," ungkap dia.

Sementara Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia Arif Susanto mengatakan dinasti politik menyumbat lahirnya kepala daerah yang yang berkualitas dan berintegritas. Pasalnya, dinasti politik akan melahirkan pemimpin yang terkait dengan penguasa sebelumnya, tanpa memperhatikan aspek integritas dan kualitas.

"Karena kuatnya dinasti politik di beberapa daerah, maka calon yang punya kans besar untuk menang ya yang berasal dari dinasti penguasa sebelumnya di sana," tandas dia.

Menurut Arif, hal ini juga diperparah karena lemahnya pelembagaan politik. Dinasti politik, kata dia, membuka kemungkinan korupsi di pusaran pemerintah, baik di kota maupun daerah.

"Akhirnya dinasti politik di daerah yang begitu kuat juga menguasai aspek ekonomi di daerahnya. Ini terjadi di beberapa daerah, seperti di Banten," pungkas Arif.