Wiranto Sebut Pemberantasan Pungli Tergantung Pemimpin

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengatakan, upaya pemberantasan pungutan liar (Pungli) disetiap instansi (Kementerian maupun Lembaga Negara) tergantung kepada pemimpinnya.

Wiranto mengakui, dirinya sangat senang ketika diundang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, untuk menjadi pembicara utama dalam workshop Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pasalnya, kata dia, keberhasilan program sapu bersih (Saber) pungli, akan sangat tergantung pada unit-unit satuan tugas (Satgas) kementerian dalam melakukan pengendalian.

"Saya diundang Pak Menteri untuk memberikan keynote speaker dalam workshop menyangkut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Saya sangat gembira. Mengapa? Karena pada akhirnya keberhasilan operasi sapu bersih pungutan liar akan sangat tergantung pada unit- unit satgas di Kementerian dan lembaga. Jadi, saya memberikan apresiasi pada Kementerian yang cepat sekali merespon program sapu bersih pungli," kata Wiranto di Jakarta, Kamis, (12/1).

Wiranto mengatakan, respon positif yang diberikan oleh Kemdikbud, menjadi langkah kuat mendukung operasi sapu bersih pungli. Selanjutnya, Wiranto menyebutkan, jika pemimpin tidak bersih, maka organisasi dibawah kepemimpinannya tidak memiliki semangat.

"Ini (Siber Pungli) tergantung pada pemimpinnya. Kalo pemimpinnya gak bersih, atau katakan memble, maka organisasi dibawah pemimpinan nggak ada semangat. Namun, kalau pemimpinnya bagus, maka inspektorat yang menjadi pengawasan menjadi sangat powerfull. Tugas kami dari pusat memperkuat misi itu," kata Wiranto.

Wiranto menegaskan, para pejabat tidak boleh melakukan suap. Sebab suap menyuap menandakan pejabat tersebut tidak memiliki kompetensi.

"Maka, harus dibersihkan. Sebab, suap akan membuat birokrat menjadi lemah, karena tidak memiliki kompetensi yang semestinya," tambahnya.

Sementara itu, Mendikbud, Muhadjir Effendy, mengatakan, sebagai kementerian yang sering dikaitkan dengan pembangunan karakter bangsa, secara internal aparatnya juga harus mencerminkan budaya bersih dari praktik yang merusak nilai integritas.

"Penguatan nilai-nilai integritas itu harus termanifestasi tidak hanya di kementerian tetapi juga hingga tingkat satuan-satuan pendidikan," ucapnya.