Temui Koruptor, Pansus Angket KPK Dinilai Gagal dalam Tiga Hal Ini

Sabtu, 8 Juli 2017 | 12:04 WIB

Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: WBP

URL berhasil di salin.

Ketua Panitia Khusus Angket tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Agun Gunandjar Sudarsa (tiga dari kiri) menyampaikan hasil kunjungan kerja dengan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Kamis (6/7). (Suara Pembaruan/Adi Marsiela)

Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai Pansus Angket KPK sudah gagal. Menurut Ray, kegagalan ini terkonfirmasi dalam kunjungan pansus ke Lapas Sukamiskin Bandung guna menemui terpidana kasus korupsi.

"Kunjungan Pansus Angket KPK ke Lapas Sukamiskin untuk menemui koruptor menguatkan tiga penilaian publik soal kegagalan pansus tersebut," ujar Ray di Jakarta, Sabtu (8/7).

Pertama, kata Ray, Pansus Angket gagal landas karena dasar hukum pembentukan angket lemah dan tidak jelas. Hingga kini, pansus masih mencari dasar legal dan motif yang tepat sehingga mereka membentuk pansus tersebut.

"Ditambah pendapat 130 ahli hukum tata negara dan 300-an lebih guru besar se-Indonesia yang menyebut bahwa angket ini tidak tepat, cukup memberi keyakinan bahwa angket KPK memang gagal landas. Kunjungan anggota pansus ke lapas justru memperlihatkan motif dasar dan hukum yang tak selesai dari angket ini," terang dia.

Kedua, pansus gagal fokus. Niat awal pansus fokus pada keengganan KPK memberi rekaman kesaksian salah satu saksi kasus KTP elektronik, lalu pindah ke keuangan KPK tahun 2015 ke bawah, dan akhirnya bergerak ke kinerja sekarang terkait perlindungan HAM para napi koruptor.

"Apa sebenarnya yang mau diangketkan? Apakah kinerja, laporan keuangan, dugaan pelecehan HAM, atau soal keengganan KPK menyerahkan rekaman? Tidak ada dalam sejarah angket di DPR, suatu lembaga pemerintah diangket karena kumpulan persoalan yang dianggap dilakukannya," tandas dia.

Ketiga, menurut dia, Pansus Angket KPK gagal tujuan. Pansus dengan suka cita berkunjung ke Lapas Sukamiskin. Padahal pengadilan sudah dengan yakin memutuskan bahwa mereka bersalah. Sehingga menanyakan apakah ada perlakuan yang melecehkan HAM dalam proses penyidikan atau penyelidikan tidak relevan. Pasalnya, selama proses hukum, semua terpidana korupsi didampingi para pengacara. "Jadi, menanyakan proses pemeriksaan itu tidak relevan. Tentu saja akan didapatkan jawaban-jawaban yang menyudutkan KPK," kata dia.