Terjadi Pembiaran Kekerasan, Kapolri Diminta Tanggung Jawab

PDIP memberikan catatan kepada Kapolri pada tahun pertama kepemimpinan Beliau karena kelompok-kelompok intoleran dengan eskalasi tindakan kekerasannya semakin memburuk

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eva Kusuma Sundari menilai Kapolri harus bertanggungjawab atas ketidakberdayaan Kepolisian dalam menghadapi kelompok maupun organisasi masyarakat yang intoleran. Salah satunya adalah aksi Front Pembela Islam (FPI) yang kembali meresahkan masyarakat sepanjang pekan ini.
 
"PDIP memberikan catatan kepada Kapolri pada tahun pertama kepemimpinan Beliau karena kelompok-kelompok intoleran dengan eskalasi tindakan kekerasannya semakin memburuk," kata Eva melalui rilis, hari ini.
 
Padahal, Kepolisian dibawah kepemimpinan Timur Pradopo diharapkan bisa memperbaiki strategi penertiban kerusuhan dan menjamin perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).
 
Pekan ini, potret gagal Kepolisian yang menurut Eva layak diperhatikan antara lain, bentrokan di Solo yang didalangi FPI dan kelompok walet, di mana polisi bahkan melakukan pembiaran mereka menenteng senjata. Kemudian pembubaran diskusi feminis Irshad Manji di Salihara kawasan Pasar Minggu, pemukulan aktivis Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) Tantowi Anwari di kawasan gereja HKBP Filadelfia, Tambun, yang dilakukan warga akibat provokasi FPI.
 
"Penyerang tidak dijamah dan korban malah dikorbankan adalah praktek memprihatinkan dari Kepolisian dan substansinya melanggar hukum dan justru memunculkan konflik-konflik laten berkepanjangan," kata politikus oposisi itu.
 
Polisi, kata dia, ibarat diam saja ketika kelompok intoleran "membajak" wewenang mereka dan seakan-akan takluk dengan kekerasan para ormas kerusuhan itu.