Program Kampung KB Tekan Pernikahan Dini

Jakarta – Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Campakawarna, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dapat menekan kasus pernikahan dini. Dalam dua tahun terakhir, sudah tak ada kasus pernikahan dini di desa itu.

Dedi Hermawan, ketua Kampung KB Campakawarna, menuturkan, pernikahan dini berpotensi meningkatkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Ini lantaran usia ibu belum masuk ideal. Pernikahan usia dini melibatkan perempuan berusia antara 15–20 tahun, sedangkan usia ideal menikah yang sesuai dengan pertumbuhan fisik mulai umur 21 tahun.

"Kondisi angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi menjadi salah satu alasan dicanangkannya Desa Campakawarna sebagai Kampung KB," ujar Dedi Hermawan, ketua Kampung KB Campakawarna, dalam keterangan resmi, Senin (11/12).

Kampung KB, kata dia, memiliki berbagai program yang bisa membantu mencegah pernikahan dini. Salah satunya penyuluhan dari berbagai dinas seperti dinas pendidikan dan dinas kesehatan tentang dampak negatif pernikahan dini.

Dedi menjelaskan, sejak terlaksananya program Kampung KB, masyarakat mulai sadar program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Hal tersebut dilihat pada partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan, seperti kegiatan keagamaan, gotong royong, serta kemauan masyarakat menggunakan alat kontrasepsi selain pil dan suntik.

"Selain itu, setelah ada Kampung KB, ada beberapa program lainnya, seperti bina keluarga lanjut usia, balita, dan remaja yang mulai aktif dengan berbagai pelayanan dan program seperti Genre (Generasi Berencana), PIKR (Pusat Informasi dan Konseling), pendidikan anak pada usia dini (PAUD) dan juga wajib belajar 12 tahun," ungkap Dedi.

Mengusung pendekatan "Membangun dari Pinggiran", program Kampung KB yang dicanangkan Presiden Jokowi pada 2016 memilih Desa Campakawarna, sebagai salah satu daerah sasaran. Desa ini dipilih karena ada di daerah terpencil dan merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat.

"Program Kampung KB menyasar daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi dan jumlah akseptor KB yang rendah," ujar Nofrijal, sekretaris utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).