Menhan: Gejolak di Papua Masih Ranah Kepolisian

Hingga kini tidak ada penambahan pasukan TNI dari luar Papua.

Meski penembakan masih banyak terjadi menimpa warga sipil terjadi di Papua, pasukan TNI dinilai belum saatnya diturunkan ke lapangan.

TNI masih sebatas ikut campur jika terjadi gesekan yang berkaitan dengan masalah separatis. "Itu nanti biar Polri yang selidiki yang memastikan mereka, tapi BIN  juga turun tapi ini mesti hati-hati karena masalah Papua ini sangat  sensitif sekali," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di gedung  Parlemen, Senayan, hari ini.
 
Dia menambahkan, hingga saat ini tidak ada penambahan pasukan TNI dari  luar Papua untuk menjaga kawasan tersebut. Hanya ada aparat TNI yang masuk untuk menjaga daerah-daerah perbatasan.
 
"Jadi memang ada ancaman internal yang sifatnya masih dalam public order, kamtibmas dan itu dalam ranah Kepolisian. Biarkan mereka selesaikan dan kami siap bantu kalau diperlukan," lanjutnya.
 
Minggu (11/6) malam, kembali terjadi penembakan di Papua. Seorang yang ditengarai petugas keamanan ditemukan tewas di depan gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cenderawasih, Jayapura.

Hingga saat ini Kepolisian setempat masih menelusuri tewasnya warga sipil tersebut. Sebelumnya penembakan warga sipil, asing, dan warga negara Indonesia (WNI) juga terjadi di Jayapura.
 
"Kami tidak turunkan pasukan dari luar, pasukan dari luar hanya ada di  perbatasan karena itu tugasnya mambantu menjaga perbatasan," kata dia.
 
Purnomo melanjutkan, pendekatan terhadap kondisi Papua selama ini sudah  tepat, yakni pendekatan kesejahteraan dan ekonomi yang mulai digerakkan  oleh Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang  dipimpin oleh Bambang Darmono. Namun, kata dia, pendekatan ekonomi memang  hasilnya tidak serta-merta cepat terlihat.
 
Dalam hal otonomi khusus Papua saat ini dinilai sudah mengalami progres.  Antara lain, para pejabat yang seluruhnya merupakan putra daerah. Dengan  pendekatan tersebut para pemimpin daerah diharapkan punya rasa memiliki  yang lebih kuat untuk membangun pulau paling timur Indonesia tersebut.
 
"Jadi sekarang tidak ada lagi pejabat di daerah itu yang berasal dari luar Papua, semua berasal dari Papua sendiri," tutupnya.