Gema Jomini Nilai Delapan Menteri Ini Layak Dipertahankan

Jakarta, Beritasatu.com – Gerakan Muda Jokowi-Ma'ruf Amin (Gema Jomin) menyerap aspirasi masyarakat terkait menteri yang layak dipertahankan. Terdapat delapan menteri yang dinilai publik agar tidak digantikan.

"Berdasarkan aspirasi yang kami serap di masyarakat ada delapan menteri yang harus dipertahankan Jokowi pada kabinet kerja jilid dua untuk keberlanjutan pembangunan," kata Direktur Gema Jomin, Dian Assafri.

Hal itu disampaikan Dian Assafri dalam acara Ngobrol Seru Gema Kosgoro bertajuk "Meneropong Kabinet Kerja Jilid 2: Yang Bertahan dan Yang Terbuang" di Wisma Mas Isman, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Kedelapan menteri tersebut yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki HadiMoeljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Hadir dalam acara yang dimoderatori Ketua Umum DPN Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi itu, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas, Direktur JPNN Auri Jaya.

Sirojudin Abbas mengatakan, ada sejumlah menteri memang layak dipertahankan pada Kabinet Kerja jilid 2. "Pak Jokowi perlu dibantu oleh menteri yang visioner tidak hanya berkarakter eksekutor dan harus diakui Rini Soemarno menunjukkan kinerja yang kinclong. Dia berhasil membentuk holding BUMN dan melalui Inalum mencaplok Freeport," kata Sirojudin.

Sederet menteri juga mendapat apresiasi yang positif oleh Sirojudin yakni Sri Mulyani, Pratikno, Airlangga Hartarto, Basuki Hadimoeljono, Pramono Anung dan Moeldoko. "Sedangkan untuk Moeldoko harus didampingi PR (tim komunikasi) yang good (bagus)," ucap Sirojudin.

Sementara Auri Jaya berharap agar Jokowi lebih selektif memilih pembantunya terutama untuk tidak memilih menteri dan jaksa agung yang menangani penegakan hukum dari partai politik. "Ini untuk menegakan supremasi hukum yang bebas intervensi," kata Auri.

uri juga mengharapkan Jokowi untuk tidak lagi memilih menteri yang populer di media sosial namun tidak punya prestasi serta memberikan kesempatan dari kalangan milenial yamg tentunya yang kapabel sebagai menteri. "Tapi ini hanya usulan semua terserah Jokowi," ujar Auri.