Wacana Pergantian Kasau dan Kasal, Validasi Jabatan TNI Belum Maksimal

Jakarta, Beritasatu.com - Saat ini ada satu persoalan yang cukup serius terkait regenerasi pimpinan di tubuh TNI, khususnya di matra TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU). Persoalan itu terkait validasi organisasi, yang harusnya telah dijalankan di semua angkatan, ternyata belum berjalan sebagaimana seharusnya di TNI AL dan AU.

Validasi organisasi ini harus menjadi perhatian ketika isu pergantian pimpinan TNI AL dan TNI AU muncul ke permukaan seperti saat ini. Isu pergantian itu muncul, karena Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Siwi Sukma Adji akan memasuki masa pensiun pada Mei 2020, sementara Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal Yuyu Sutisna pensiun pada Juni 2020.

"Susunan organisasi di mana pun akan mengikuti tujuan yang ingin dicapai. Dalam kaitan ini, maka blue print pertahanan Indonesia menjadi sangat strategis. Di sanalah postur pertahanan, yang di dalamnya ada postur TNI, juga diselenggarakan secara strategis. Bukan sekadar posisi dan jabatan. Kementeria Pertahanan (Kemhan) harus merampungkan itu semua," kata anggota Komisi I DPR, Willy Aditya kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Politisi Partai Nasdem itu menegaskan, sirkulasi regenerasi dalam tubuh TNI di semua matra mutlak diperlukan. Hal ini mengingat sejak dari input sistem pendidikannya, TNI sudah memperlihatkan perlunya sirkulasi jabatan yang terstruktur dan sistematis.

Dirinya mengingatkan, banyak perwira menegah dan tinggi yang saat ini menunggu jabatan karena secara kepangkatan mereka sudah memenuhi kriteria, namun belum ada pos.

"Kalau input dari sistem pendidikan eksklusifnya saja sudah besar, maka ini harus diantisipasi juga pada masa pengabdian. Harus dipikirkan, bagaimana menempatkan pangkat-pangkat tertentu dalam jabatan tertentu setingkat di luar organisasi TNI. Tidak semua jabatan bisa diisi, namun saya rasa perlu ada alokasi, seperti di kebencanaan, Bakamla, dan lainnya," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem itu menegaskan, rencana strategis pertahanan Indonesia menjadi penting sebagai jawaban mandeknya validasi jabatan di tubuh TNI, khususnya yang masih macet, seperti di matra laut dan udara. Willy menyakini, problem macetnya sirkulasi pengisian jabatan bisa yang telah terjadi bertahun-tahun bisa diselesaikan dengan adanya rencana strategis (renstra) postur pertahanan.

"Jabatan linier dalam organisasi TNI hal ini bisa diselesaikan dengan pemetaan komprehensif yang melahirkan postur pertahanan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana di dalam renstra pertahanan juga memasukan jabatan tertentu yang bisa diisi oleh perwira TNI," tegasnya.

Willy mengatakan, kemandegan sirkulasi jabatan yang terjadi pada TNI AL dan AU akan menjadi bagian pembicaraan DPR dengan Kemhan dalam waktu dekat untuk mencari solusi jangka pendek. "Januari lalu, Kemhan dan TNI sudah melakukan rapat kerja membahas strategi pertahanan. Kita akan lihat bagaimana strategi tersebut juga menjawab tantangan jabatan ke depan," ujarnya.

Menghambat
Sebelumnya, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi mengatakan, validasi organisasi yang tidak berjalan dengan baik di tubuh TNI menjadi hambatan dalam upaya mencari sosok pemimpin TNI yang mumpuni.

"Tidak berjalannya validasi organisasi dengan baik menyebabkan jabatan yang seharusnya dipegang oleh bintang tiga, ternyata masih dipegang oleh bintang dua di jabatan yang sama. Sehingga, jabatan yang seharusnya dipegang bintang tiga, tetapi karena validasi organisasi tidak berjalan dengan baik, tetap dipegang oleh bintang dua," ujar Muradi.

Akibatnya, kata dia, bintang dua tersebut yang seharusnya menjadi bintang tiga dalam jabatannya, karena persoalan validasi organisasi, sulit untuk masuk sebagai calon pimpinan TNI AL atau AU karena masih bintang dua.

"Itu (validasi organisasi) sudah berani dilakukan di TNI AD. Seharusnya segera diikuti oleh TNI AL dan TNI AU. Misalnya, Danpom TNI (AL dan AU) masih bintang dua. Bayangkan, Danpom TNI AD itu sekarang bintang tiga," ujar Muradi.

Dikatakan pula, TNI AD yang mengubah semua komandan resort militer (danrem) menjadi bintang satu perlu diikuti matra lain, baik di TNI AL dan AU. Dengan demikian, validasi organisasi di dua matra tersebut dapat berjalan dengan baik dan sejalan dengan matra lainnya.

"Saya kira, itu akan menjadi salah satu pijakan bagi TNI AL dan AU untuk memvalidasi organisasinya. Sebenarnya, cepat atau lambat, kita memang harus mengembangkan organisasi, karena itu tuntutan dari visi politik, paling tidak sampai 2024. Validasi harus dilakukan, karena geopolitik dan geostrategi sudah berubah," ujar Muradi.