Aptisi: Perguruan Tinggi Swasta Paling Sulit Jalankan Kuliah Daring

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Budi Djatmiko mengatakan, pihak yang paling sulit menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau kuliah daring adalah perguruan tinggi swasta (PTS). Sebab selama pandemi, banyak mahasiswa yang belum bisa membayar uang kuliah. Aptisi pun telah mengimbau PTS untuk tetap memberi hak kepada mahasiswa untuk tetap kuliah.

Untuk itu, Budi meminta pemerintah memberikan bantuan untuk PTS berupa peralatan yang menunjang PJJ seperti server, komputer jinjing (laptop), dan biaya pembuatan software bahan ajar untuk dosen, terutama bagi PTS kecil yang kurang mampu.

Selain itu, Budi mengharapkan penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) mengutamakan PTS kecil, karena yang paling merasakan dampak dari Covid-19 adalah PTS kecil dengan jumlah mahasiswa di bawah 1.000 orang.

Berdasarkan data Aptisi, kata Budi, PTS kecil ini menerapkan biaya kuliah yang sangat murah. Pada umumnya mahasiwa yang berkuliah di tempat tersebut adalah anak dari keluarga ekonomi kurang mampu.

"Kurang lebih ada 2.500 PTS dengan mahasiswa di bawah 1.000. Ini pada umumnya anak dari keluarga kurang mampu yang perlu ditolong," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pendidikan Jarak Jauh di Komisi X DPR, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Pemerintah juga diminta menambahkan anggaran bagi PTS yang sekarang hanya kebagian 10% dari total anggaran PT. Budi juga meminta DPR mendorong CSR BUMN untuk dapat dibagikan kepada PTS karena selama ini hanya diberikan kepada PT negeri (PTN).

Budi menyebutkan, agar PTS bisa bertahan pada masa pandemi ini, pemerintah harus memberi pembebasan pajak terhadap PTS. Yang dibutuhkan, lanjutnya, adalah pembebasan pajak terhadap pembelian buku dan alat laboratorium untuk keperluan dosen dan mahasiswa.

Adaptasi
Sementara itu, anggota Dewan Pendidikan Sumatera Utara (Sumut), Ahmad Rafiqi mengatakan, salah satu yang menjadi masalah PJJ adalah daya adaptasi dosen. Sebab, banyak dosen yang belum terbiasa menyelenggarakan kuliah daring sehingga mereka mengalami kesulitan, terutama saat harus melaksanakan mata kuliah praktikum. Selain itu, PJJ juga terkendala jaringan terutama untuk para mahasiswa yang berada di pedalaman.

"Ini perlu pemikiran pemerintah agar sinyal internet ini bisa lancar," ujarnya.

Untuk pendidikan dasar dan menengah, Ahmad menyebutkan, permasalahan juga tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di PT. Namun, khusus untuk jenjang ini, permasalahan lebih banyak karena tingkat kemampuan orang tua yang sangat beragam. Kebanyakan orang tua tidak mampu mengganti peran guru selama mendampingi anak belajar dari rumah (BDR).

Merespons saran dan masukan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, semuanya akan menjadi bahan pertimbangan Tim Panja PJJ sebagai bahan rekomendasi. Bahkan, Komisi X bersepakat mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) lain untuk melakukan langkah percepatan penyelesaian kendala PJJ.

Di antaranya adalah kesiapan sumber daya guru, ketersediaan infrastruktur yang meliputi jaringan listrik, internet stabil dan murah, serta ketersediaan alat belajar seperti laptop maupun gawai.

Selain itu, Komisi X juga mendorong Kemdikbud berkoordinasi dengan K/L untuk menyusun peta kebutuhan dan kesiapan infrastruktur serta membuat skema peningkatan akses PJJ.