Budiman Sudjatmiko: Politisasi SARA Bentuk Kemalasan Berpikir
Kamis, 13 Agustus 2020 | 20:54 WIB
Jakarta, Beritasatu.com – Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko menilai cara berpolitik dengan mempolitisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai bentuk kemalasan berpikir dan kemalasan bekerja. Perilaku yang sama pun berlaku untuk para politisi yang menggunakan ujaran kebencian, penyebaran berita bohong (hoax) dan kampanye hitam (black campaign) dalam berpolitik.
"Yang malas berpikir atau bekerja bisanya masuk lewat isu SARA dan sentimen kebencian," kata Budiman dalam diskusi bertema "Pilkada Tanpa Ujaran Kebencian dan Isu Agama Lebih Oke" di Jakarta, Kamis (13/8/2020).
Ia menjelaskan politik memakai isu SARA atau ujaran kebencian adalah perilaku para politisi yang tidak mau keluar biaya, alias gratis. Pasalnya, penyebaran kebencian dan sentimen SARA, tidak mengeluarkan biaya apa pun. Para politisi hanya teriak dan kampanye dengan memanfaatkan media sosial (medsos) dalam propaganda.
"Mereka memanfaatkan betul perkembangan medsos yang terjadi sekarang. Apalagi di medsos itu, banyak yang anonim (tanpa identitas)," tutur mantan anggota DPR ini.
Menurutnya, pengkapitalisasian politik identitas memanfaatkan previlege (hak istimewa) sebagai mayoritas. Misalnya satu wilayah karena mayoritas atas satu suku, agama atau ras tertentu. Previlege itu dipakai dengan memanfaatkan kopolosan atau keluguan masyarakat.
Dia melihat bangsa ini belum ada perbaikan untuk mencegah berbagai praktik politik identitas yang terjadi selama ini. Bangsa ini belum mau belajar dari berbagai kasus pahit yang terjadi seperti kerusuhan Ambon, kerusuhan Palu, dan pembelahan masyarakat di DKI Jakarta.
"Belum ada perbaikan. Buktinya tiap hendak Pilkada atau Pemilu, kita selalu diskusi yang begini-begini (politisasi identitas, Red)," tutup Budiman.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA LAINNYA
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
5
B-FILES
Politik-Hukum Terkini: Polemik Film hingga Judi Online




