Aptisi: Segera Salurkan Subsidi Kuota Sebelum Momennya Hilang

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Budi Djatmiko mengatakan, subsidi bantuan kuota internet kepada guru, siswa, mahasiswa, dan dosen sebaiknya segera disalurkan. Pasalnya, sekolah dan kampus sudah memulai tahun ajaran baru, sementara kebutuhan akan kuota yang dijanjikan tidak kunjung tiba.

"Segera salurkan kuota internet ini karena sesuai dengan momennya. Jika disalurkan setelah momennya hilang, artinya tidak bermanfaat. Mahasiswa sudah terlanjur mengeluarkan anggaran untuk membeli kuota," kata Budi kepada Suara Pembaruan, Rabu (16/9/2020) petang.

Ia menuturkan, pada umumnya, perguruan tinggi menggunakan pembelajaran daring yang memanfaatkan aplikasi seperti Zoom yang tentunya sangat membutuhkan kuota.

Budi menilai, alasan Kemdikbud belum menyalurkan kuota karena masih dalam tahap verifikasi dan validasi (verval) data sebetulnya tidak perlu terjadi. Data akan rampung dalam waktu yang cepat jika Kemdikbud melakukan komunikasi yang baik dengan sejumlah asosiasi yang menaungi pendidikan tinggi.

Sayangnya, Kemdikbud tidak melakukan itu dan minim sosialisasi sehingga tidak semua perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta (PTS) mendapatkan informasi yang tepat.

Minimnya sosialisasi dan komunikasi ini, kata Budi, dibuktikan dengan tidak dilibatkannya Aptisi untuk membantu menyebarluaskan informasi sejak rencana subsidi kuota diumumkan hingga saat ini. Padahal jumlah PTS sangat banyak, mencapai 95% dari total perguruan tinggi di Indonesia.

Dengan begitu, masih banyak PTS yang belum mendapatkan informasi akan adanya subsidi tersebut, termasuk seperti apa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis (juklak dan juknis) subsidi kuota.

"Sampai saat ini rektor dan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) PTS selalu bertanya ke saya tentang subsidi kuota tersebut. Saya menjawab tidak ada komunikasi, pemerintah jalan sendiri, tidak pernah berkomunikasi tentang hal ini. Namun yang jelas, semakin lama tidak sampai ke tangan mahasiswa akan semakin tidak efektif," ucap Budi. Menurutnya, informasi kepada asosiasi akan mempercepat penyebarluasan informasi.

Selanjutnya, Budi mengatakan, sebetulnya pemerintah tidak sulit untuk melakukan verval jika telah terbiasa, tetapi masalah sistem administrasi memperlambat semuanya.