Mendagri: Pilkada Serentak 2020 Kondusif Tapi Pemerintah Takkan Terlena

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan berbagai persiapan akhir yang dilaksanakan pemerintah dalam memfasilitasi berjalannya Pilkada Serentak 2020, dalam rapat dengan Komisi II DPR, Rabu (18/11/2020). Mulai dari soal anggaran, hingga soal aturan, dan perangkat pengawasan.

Terkait anggaran, Tito menjelaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah hampir mayoritas diselesaikan. Yang belum tuntas hanyakan hibah anggaran untuk aparat keamanan di kurang lebih 40 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada.

"Ini terus kami kejar. Karena mereka ada 2 hal. Pertama sedang menunggu tambahan anggaran dari aparat keamanan, terutama dari Polri untuk TNI. Ada yang mengajukan penambahan ulang. Yang kedua ada daerah yang ruang fiskalnya memang agak sulit dan mereka menunggu pencairan anggaran untuk bulan berikutnya," beber Tito.

Bila ditotal, anggaran NPHD dan APBN sudah mencapai hampir lebih dari Rp 19 triliun dikeluarkan untuk pelaksanaan pilkada ini.

Untuk menjaga pelaksanaan berjalan lancar, data pemilih juga sudah terus-menerus dibereskan. Lalu verifikasi faktual juga berjalan lancar. Sempat terjadi kerumunan saat pendaftaran pasangan calon. Pihaknya telah memberikan teguran kepada kepala daerah yang ikut dalam kerumunan dan yang tidak menegur.

"Jumlahnya ada 83 daerah yang dapat teguran secara tertulis. Langkah cepat yang dilakukan adalah sosialisasi dan penegakkan agar pilkada ini aman dari kekerasan dan pandemi Covid," kata Mendagri.

Untuk mendukungnya, dilakukan rapat koordinasi di tingkat nasional dipimpin Menko Polhukam. Pesertanya adalah Kemdagri, Kemkes, perwakilan Panglima TNI dan Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BNPB, BIN, hingga kepala daerah.

"Melibatkan 32 gubernur kecuali Aceh dan DKI yang karena keduanya tak ada pilkada," imbuhnya.

Pemerintah juga mengundang sekjen partai politik dan mereka diminta mengarahkan kader dan pasangan calon yang didukung agar taat peraturan. Khususnya menyangkut prosedur kesehatan Covid-19. Sebanyak 16 parpol yang ada pun mengeluarkan surat edaran ke jajaran masing-masing menyangkut hal itu. Mesin pengawas yang aktif di lapangan adalah jajaran Bawaslu, TNI, Polri, hingga Satpol PP.

Selain itu, dilaksanakan monitoring harian oleh tiga desk yang dibentuk di Kemdagri. Yakni deks yang berjalur ke Kepala Satpol PP daerah, desk di Ditjen Otda dengan kepala daerah, dan Desk di Ditjen Polkum ke jaringan Kesbang.

"Polri juga monitoring harian, TNI juga, Satgas Covid juga. Ini di-share antara satu elemen ke elemen lain sehingga dapat tahu apa yang terjadi hari itu," ulasnya.

Hasil monitoring harian ini akan dibacakan saat rapat koordinasi mingguan di Kemko Polhukam. Sehingga semuanya bisa saling mengontrol.

Kemdagri juga meminta agar KPU memasukkan tema 'peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya' dalam debat. Ini penting agar mendorong calon kepala daerah (cakada) memahami persoalan riil kalau terpilih.

"Supaya dapat merubah mindset dan cara bertindak cakada. Kalau mereka tahu, akan menyampaikan visi misi mencegah kerumunan, mereka juga harus berlaku demikian," katanya.

Selain itu, Kemdagri juga mengimbau agar alat kampanye pasangan calon tidak lagi baliho. Namun barang seperti masker, hand sanitizer, dan tempat cuci tangan. Hal ini pun sudah banyak dilakukan oleh para calon.

Soal kampanye daring, pihaknya juga sudah mendorong. Namun ada kendala jaringan sinyal telekomunikasi. Sehingga kecenderungan model kampanye yang dilaksanakan adalah tatap muka terbatas maksimal 50 orang.

"Ada 13 ribu lebih. Dan 2,2% terjadi pelanggaran alias di atas 50 orang dan itu dianggap pelanggaran. Dan Bawaslu sudah bertindak dengan membubarkan langsung atau teguran dan diekspos ke publik. Angka 2,2% ini bukan berarti mentolerir tapi relatif kecil dibandingkan kegiatan tatap muka yang sudah terlaksana," bebernya.

Sementara untuk soal zona wilayah pelaksana, Mendagri mengutip data dari Satgas Covid, bahwa terjadi penurunan zona merah dari awal September hingga saat ini.

"Zona merah jauh berkurang. Karena kepatuhan prosedur kesehatan. Daerah yang melakukan prosedur kesehatan yang baik terus kita dorong," katanya.

"Kita tahu teorinya 60% kurva akan menurun jika semua orang menggunakan masker. Sampai hari ini kampanye relatif yang sudah masuk hari ke-54 relatif terkendali."

Soal netralitas ASN, Mendagri mengatakan ada 827 ASN yang dilaporkan, dimana 606 ASN dianggap melanggar dan mendapatkan rekomendasi Komisi ASN. Sebanyak 362 ASN sudah ditindaklanjuti oleh pejabat atasan untuk sanksi, 72 belum diberi sanksi.

"Bisa sanksi demosi atau pemberhentian. Sedangkan 72 yang belum, dari irjen Kemendagri ini bekerja sama dengan mendesak kepada PPK-nya untuk memberikan sanksi," ujarnya.

Tito menegaskan pihaknya tidak ingin terlena walau sejauh ini kondisi jelang pilkada serentak 2020 masih kondusif. Karenanya, pemerintah akan terus melaksanakan rapat koordinasi demi menekankan kembali konsistensi menjaga Covid-19 dan konflik.

"Plus mengingatkan dalam sekitar 3 minggu terakhir ini akan kita ingatkan menggalakkan kampanye agar masyarakat menggunakan hak pilih datang ke TPS. Karena keberhasilan pilkada tak hanya tidak terjadi penularan, tapi partisipasi pemilih. Mohon dukungan semua pihak termasuk pimpinan dan anggota Komisi II, dan semua stakeholder yang hadir hari ini. Kalau tak menggunakan hak pilih, menyesalnya 5 tahun ke depan," bebernya.