Koalisi LSM Minta KPU dan Bawaslu Perbaiki Kinerja

Kamis, 1 November 2012 | 16:30 WIB
AW
B
Penulis: Antara/ Kristantyo Wisnubroto | Editor: B1
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta. (Suara Pembaruan/Jurnasyanto Sukarno)
Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis (KMPD) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperbaiki kinerja dalam mempersiapkan Pemilu 2014.

"Bila kinerja KPU dan Bawaslu lebih baik, tentu kita berharap Pemilu 2014 bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya yang menunjukkan demokrasi Indonesia sudah semakin baik," kata Koordinator Formappi Sebastian Salang di Jakarta, Kamis (1/11).

KMPD terdiri atas lima organisasi swadaya masyarakat yaitu Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Lingkaran Madani untuk Indonesia (Lima), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Komite Pemilih Indonesi (TePI).

Supaya kinerja KPU dan Bawaslu bisa lebih baik, KMPD menyampaikan sejumlah evaluasi dan rekomendasi.

KMPD mendesak KPU dan Bawaslu untuk membuka akses seluas-luasnya kepada publik, partai politik dan media untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan tahapan pemilu dan informasi kepemiluan.

"Kami juga mendesak KPU dan Bawaslu agar lebih transparan dan jujur dalam mengelola anggaran dan tahapan pemilu," kata Koordinator Kajian KIPP Girindra Sandino.

Kemudian, KMPD juga mendesak KPU dan Bawaslu agar lebih disiplin dalam melaksanakan tahapan pemilu dan tidak mengubah secara sepihak.

Koalisi itu juga mendesak KPU dan Bawaslu segera memutuskan hubungan kerja sama program dengan lembaga asing yang terkait dengan tahapan pelaksanaan pemilu.

"Khusus untuk Bawaslu, kami mendesak agar bekerja lebih optimal, tidak hanya mengeluh dan hanya merilis sejumlah pelanggaran saja," kata Direktur Lima Ray Rangkuti.

Bawaslu juga didesak untuk menyelesaikan peraturan-peraturan yang terkait dengan tahapan pemilu dan lebih proaktif, tidak sekadar menunggu dan berkutat pada prosedur dengan mengabaikan prinsip penegakan keadilan.

"Pengawasan Bawaslu saat ini sangat rendah karena tidak mengantisipasi sejumlah persoalan yang muncul dalam tahapan-tahapan yang sudah berjalan," kata Direktur Sigma Said Salahudin.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon