Lantik 4 Kapolda Baru, Kapolri Titip Pengamanan Pemilu

Rabu, 28 November 2012 | 17:37 WIB
FC
B
Penulis: Farouk Arnaz/ Wisnu Cipto | Editor: B1
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Timur Pradopo
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Timur Pradopo (JG Photo/ Yudhi Sukma Wijaya)
Khusus kepada Kapolda Aceh, Kapolri berpesan untuk mengantisipasi semangat separatisme yang masih ada.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo resmi melantik empat orang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kadiv Propam yang baru, yang diangkat sesuai Keputusan Kapolri No Kep 718/XI/2012 tanggal 23 November 2012.

Dalam amanatnya, yang didahului dengan sumpah yang salah satunya adalah "lebih mementingkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta tidak melakukan KKN", Kapolri meminta para pejabat baru itu untuk menjaga pelaksanaan demokrasi supaya berjalan lancar.

"Tahun 2013 adalah tahun demokrasi dimulai, serta ada kegiatan-kegiatan Pemilukada Gubernur dan Walikota, serta Pemilu Pilpres dan Wapres pada 2014. Sehingga menentukan kepala satuan kewilayahan (Kasatwil) saat ini adalah (dipilih) mereka yang mampu mengendalikan kewilayahan," kata Timur, hari ini.

Kapolri mengatakan, gesekan-gesekan sosial dan politik sendiri adalah konsekuensi. Namun kepolisian, menurutnya, juga tetap harus memerhatikan kasus-kasus seperti korupsi, anarkisme, narkotika, dan terorisme yang saat ini tampil berwajah klandestine dengan pemain-pemain yang masih muda.

"Ini membuktikan (bahwa) jaringan teroris dengan paham sempit dan radikal, masih ada yang perlu kita antisipasi. Korupsi pun begitu, dan anarkisme. Mapping potensi kerawanan itu dengan salah satunya menggunakan pola Polmas," lanjut dia.

Timur juga berpesan khusus kepada Kapolda Aceh untuk mengantisipasi semangat separatisme yang masih ada.

Diinformasikan pula, bahwa tanggal 30 nanti, Presiden RI akan mengumpulkan seluruh Gubernur, Pangdam dan Kapolda. Timur pun menegaskan bahwa berbagai potensi-potensi kerawanan itu --termasuk gesekan di sektor pertambangan dan perkebunan-- harus bisa diantisipasi.

Antisipasi penanganan konflik sosial, menurut Timur pula, harus segera dirumuskan. Sehingga apabila permasalahan itu muncul, maka para Kasatwil harus siap dengan mementingkan pre-emptive (pencegahan), dibanding proses penegakan hukum yang merupakan langkah terakhir.

Sementara untuk posisi Kadiv Propam, menurut Timur, yang menjadi tantangan adalah bagaimana menangani berbagai kasus pelanggaran dan permasalahan yang dilakukan anggota. Propam juga bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan teknis bagi para anggota, untuk tidak melakukan pelanggaran.

Seperti diberitakan sebelumnya, empat Kapolda yang berganti kali ini tersebut adalah Kapolda Aceh, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Barat (Kalbar). Kapolda Sumsel Irjen Dikdik Mulyana Arief Mansur memasuki masa pensiun, dan diganti Kapolda Aceh Irjen Iskandar Hasan. Selanjutnya, posisi Iskandar di Aceh diganti Irjen Herman Effendi, yang saat ini menjabat Kadiv Propam Polri.

Posisi Herman lantas diisi Kapolda Kalsel Brigjen Syafrudin M. Sementara posisi yang ditinggal Syafrudin, akan diganti oleh Brigjen Taufik Ansorie yang saat ini menjabat sebagai Dirpamobvit Baharkam Polri.

Lalu, Kapolda Kalbar Brigjen Unggung Cahyono, naik pangkat menjabat Kakorbrimob Polri. Dia menggantikan Irjen Syafei Aksal yang dipromosikan menggantikan Irjen Johny Wainal Usman sebagai Wakabaharkam Polri. Johny sendiri sudah memasuki masa pensiun. Sementara kursi Kapolda Kalbar, digantikan oleh Brigjen Tugas Dwi Apriyanto, pati Mabes Polri.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon