Fahd El Fouz Pasrah Hadapi Vonis Kasus Korupsi DPID

Fahd El Fouz, terdakwa kasus dugaan suap pengalokasian Dana Penyesuaian  Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011, bakal menghadapi sidang vonis perkaranya hari ini.
 
Rudi Alfonso, kuasa hukum Fahd, kepada Beritasatu.com mengatakan kliennya tersebut pasrah menghadapi vonis yang akan dibacakan pada pukul 14.00 WIB.
 
"Tidak ada persiapan apa-apa. Yang bersangkutan serahkan sepenuhnya pada pertimbangan pada hakim," kata Rudi, Selasa (11/12)
 
Pada persidangan sebelumnya, Fahd El Fouz dituntut tiga tahun enam bulan  penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. 

Fahd dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa menyuap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wa Ode Nurhayati terkait pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011.
 
Selain pidana penjara, Fahd juga dituntut membayar pidana denda Rp100 juta subsider empat bulan penjara.
 
"Menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan terdakwa Fahd El Fouz terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bertentangan dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP," kata Jaksa KPK Medi Iskandar di Pengadilan Tipikor, Kamis (22/11).
 
Selaku pengusaha Fahd mengetahui ada alokasi DPID tahun anggaran 2011. Ia lantas mencari jalan pintas dengan menghubungi rekannya di Partai Golkar, yang dikenal kerap mengurus soal anggaran, Haris Andi Surahman.

Haris lantas menghubungi Achmad Syarif dari Wa Ode Nuhayati Center untuk  memfasilitasi pertemuan antara Fahd dengan Wa Ode Nurhayati sebagai anggota Banggar DPR dari Fraksi PAN.

Kemudian Wa Ode Nurhayati meminta uang komitmen Fahd menyiapkan dana sebesar lima hingga enam persen dari alokasi DPID yang akan diterima tiga kabupaten yang diincar Fahd.  Atas permintaan tersebut Fahd menyanggupinya.
 
Atas permintaan Wa Ode, Fahd mencari dana dengan meminjam dari pengusaha  bernama Zamzami. Fahd meminta Zamzami menyiapkan proposal sekaligus uang Rp7,3 miliar. Kepada Zamzami, Fahd menjanjikan akan menjadikan Zamzami sebagai pelaksana proyek DPID di kabupaten Aceh Besar dan Pidie Jaya. Zamzami menyetor uang senilai secara bertahap Rp7,3 miliar melalui  transfer dari 7 Oktober 2010 hingga 27 Oktober 2010.
 
Sementara untuk Kabupaten Bener Meriah, Fahd menghubungi Armaida yang  merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum daerah tersebut. Armaida diminta  menyiapkan Rp5,6 miliar sekaligus proposal. Uang itu ditransfer ke  rekening Fahd dari periode 18 Oktober 2010 hingga 22 Desember 2010.
 
Selanjutnya proposal tersebut diserahkan kepada Wa Ode melalui Haris.  Dalam proposal tersebut, alokasi DPID yang diminta oleh Fahd adalah Rp50  miliar untuk kabupaten Aceh Besar, Rp226 miliar untuk Pidie Jaya, dan Rp50 miliar untuk kabupaten Bener Meriah.
 
Fahd kemudian menyerahkan uang komitmen kepada Wa Ode melalui Haris. Fahd memberikan uang senilai Rp6 miliar kepada Haris melalui transfer ke Bank Mandiri dari 13 Oktober 2010 hingga 18 Oktober 2010.

Ternyata Haris hanya menyerahkan Rp5,5 miliar dari uang Rp6 miliar yang diserahkan Fahd. Haris pun tak memberikan sepenuhnya Rp5,5 miliar kepada Wa Ode, melainkan hanya Rp5,2 miliar.

Uang itu diserahkan kepada Wa Ode melalui  sekretaris pribadinya, Sefa Yolanda. Sementara Rp250 juta sisanya  diberikan kepada Syarif atas perintah Wa Ode.
 
Ketiga daerah yang diusulkan Fahd tersebut akhirnya masuk dalam daftar  penerima DPID berdasarkan Undang-Undang No 10/2010 tentang Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2011 dan Peraturan Menteri  Keuangan No.25/PMK.07/2011.