Daerah harus urus kemacetan lalu-lintas

Kamis, 26 Mei 2011 | 15:08 WIB

Penulis: Susilo Wardhani | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Pemerintah pusat kata Presiden SBY tidak bisa melakukan apa-apa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para gubernur yang daerahnya rawan kemacetan agar bisa memberikan solusi keluar karena pemerintah pusat tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak akan mengambil alih persoalan lalu-lintas itu.

"Pemerintah daerah yang lebih tahu persoalan. Apakah di Jakarta, di Makassar, di Medan, pemerintah daerah yang lebih bertanggungjawab," kata Presiden SBY, saat membuka sidang kabinet paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, hari ini.

Hadir dalam rapat itu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Presiden SBY mengatakan, kemacetan lalu-lintas di kota-kota besar di Indonesia merupakan masalah serius dan dikeluhkan masyarakat.

"Kalau keadaan terus begini, tidak ada perbaikan dan memburuk, membuat tidak nyaman warga," katanya.

Menurut SBY, kemacetan juga menimbulkan biaya tinggi, baik bagi dunia bisnis dan aktivitas masyarakat.

Di sisi lain, upaya untuk mengatasi kemacetan tidak mudah karena kota-kota di Indonesia tidak dirancang untuk bisa menampung pertambahan moda transportasi yang sangat banyak.

"Namun, saudara-saudara, para gubernur, bagaimanapun harus ada solusi, harus ada opsi, kesulitan warga, jeritan mereka semua harus kita jawab dan perjuangkan jangan sampai mereka kehilangan harapan, wah jangan-jangan tidak ada solusinya, tambah parah," kata SBY.