ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

DPRD Kutim Minta Pemerintah Pusat Atasi Banjir di Wilayahnya

Minggu, 19 Oktober 2025 | 11:11 WIB
S
S
Penulis: Sukarjito | Editor: JTO
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025, Kamis  31 Juli 2025.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025, Kamis 31 Juli 2025. (Beritasatu.com/Dok Pribadi)

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim) mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan menangani banjir tahunan dan menurunnya ketahanan pangan di wilayah Kutim. Dua persoalan tersebut disebut telah berlangsung lama tanpa solusi yang komprehensif.

Ketua Komisi C DPRD Kutim H Bahcok Riandi menegaskan, penanganan dua persoalan krusial ini tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan daerah. Ia meminta agar Kutai Timur masuk dalam prioritas nasional pengendalian banjir dan penguatan sistem irigasi.

“Kapasitas kami terbatas. Karena itu perlu dukungan langsung dari pemerintah pusat agar penanganan tidak bersifat sementara,” ujar Bahcok saat dikonfirmasi, Minggu (19/10/2025).

ADVERTISEMENT

Banjir disebut telah menjadi ancaman rutin setiap musim hujan, terutama di wilayah Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan Bengalon. Meluapnya empat Daerah Aliran Sungai (DAS) besar seperti Sangatta, Bengalon, Karangan, dan Mahakam menyebabkan ribuan rumah warga terendam setiap tahun.

“Selama tidak ada intervensi serius, banjir hanya akan menjadi ritual tahunan,” kata anggota Komisi C Pandi Widiarto terpisah dikonfirmasi.

Selain banjir, DPRD Kutim juga menyoroti menurunnya produktivitas pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Situasi ini dinilai mengancam keberlanjutan program swasembada pangan daerah.

Komisi C meminta percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, embung, dan jaringan irigasi baru untuk menjaga suplai air bagi lahan pertanian.

“Tanpa sistem irigasi yang baik, sulit berharap pertanian bisa maju,” tambah Bahcok.

Bahcok menekankan kemandirian pangan tidak akan tercapai tanpa kerja sama erat antara pemerintah daerah dan pusat. 

“Kemandirian pangan bukan slogan, tapi hasil kolaborasi yang nyata,” ujarnya.

Bahcok mengatakan, kunjungan kerja ke Ditjen SDA diharapkan menjadi langkah awal memperkuat koordinasi lintas lembaga agar solusi jangka panjang bagi banjir dan pangan di Kutai Timur segera terwujud.
 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

DPRD Kutim Siapkan Perda untuk Bentuk Sekolah Khusus Olahraga

DPRD Kutim Siapkan Perda untuk Bentuk Sekolah Khusus Olahraga

NUSANTARA
Demokrat Kutim Desak Optimalisasi PAD dari Sektor Pajak Daerah

Demokrat Kutim Desak Optimalisasi PAD dari Sektor Pajak Daerah

NUSANTARA

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT