BNPB: Ada 51 Juta Keluarga Tinggal di Daerah Rawan Bencana

Rabu, 14 April 2021 | 17:23 WIB

Penulis: Hendro Dahlan Situmorang | Editor: LES

URL berhasil di salin.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal TNI Doni Monardo tiba di Bandar Udara Abdul Rachman Saleh untuk melakukan peninjauan lokasi gempa di Desa Wirotaman, Kecamatan Ampel Gading, Malang, Jawa Timur, pada Minggu siang, 11 April 2021. (BNPB)

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 53.000 desa di Indonesia berada di daerah rawan bencana. Sekitar 51 juta keluarga tinggal di daerah rawan bencana.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, pihaknya telah memetakan desa-desa yang masuk rawan bencana. Hal ini ternyata cukup mengagetkan.

"Ternyata hampir 75.000 desa yang ada di Indonesia saat ini, lebih dari 53.000 desa atau kelurahan berada di daerah rawan bencana," ungkap Lilik dalam webinar "Potret 10 Tahun Kebijakan dan Aksi Pengurangan Risiko Bencana Iklim di Indonesia" secara virtual, Rabu (14/4/2021).

Menurutnya 45.973 desa masuk rawan gempa bumi. Sebanyak 5.744 desa rawan bencana tsunami. Ada 2.160 desa rawan bencana gunung api. Kemudian 34.716 desa rawan longsor, 37.497 desa rawan kebakaran hutan dan lahan, 41.236 desa rawan kekeringan, dan 47.430 desa rawan banjir.

"Seperti contohnya ada 5.744 desa yang berada di daerah rawan tsunami, kemudian di daerah rawan longsor ada 34.716 desa, dan seterusnya," ungkap Lilik.

Untuk itu melalui Peraturan Kepala (PERKA) BNPB Nomor 1 Tahun 2012 dibentuklah Desa Tangguh Bencana. Nantinya setiap desa yang telah mempunyai Desa Tangguh Bencana ini akan memiliki rapor ketangguhan bencana.

"Di BNPB desa tangguh bencana ini dimulai setelah Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Perka ini kemudian lebih masif lagi dilakukan setelah adanya Deklarasi Yogya," katanya.

"Setiap desa yang berada di wilayah rawan bencana akan memiliki rapor penilaian ketangguhan desa. Upaya ini dilakukan sebelum BNPB ataupun BPBD mengintervensi ketangguhan di desa tersebut," jelasnya.

Ia pun menanggapi pernyataan BMKG yang mengatakan banyak rumah-rumah asal bangun di kawasan rawan bencana (rumah yang tak mengikuti konstruksi tahan gempa) di Jawa Timur sehingga menyebabkan banyak yang rusak/ambruk saat terjadi gempa di Malang beberapa hari lalu.

"Perlu dilakukan sosialisasi bangunan tahan gempa secara lebih masif dilakukan terutama daerah rawan gempa. sementara bagi yang sudah terlanjur perlu diperkuat kembali bangunannya," ungkapnya meski tidak menjelaskan secara detail pihak siapa yang bertanggung jawab memberikan sosialisasi tersebut.