Satgas: Kenaikan Kasus Covid-19 di 6 Provinsi Pulau Jawa Tidak Dapat Ditoleransi

Selasa, 22 Juni 2021 | 22:18 WIB

Penulis: Natasia Christy Wahyuni | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Petugas pemakaman memakamkan jenazah pasien Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara, Minggu, 20 Juni 2021. (Beritasatu Photo/Joanito De Saojoao)

Jakarta, Beritasatu.com - Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi dalam 4 minggu terakhir menunjukkan 6 provinsi di Pulau Jawa sebagai penyumbang tertinggi kenaikan kasus di Indonesia.

"Perkembangan tersebut menjadikan Indonesia secara nasional mengalami peningkatan kasus mingguan sebesar 92% sejak 4 minggu terakhir. Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi," kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito dalam siaran persnya, Selasa (22/6/2021).

Berdasarkan data per tanggal 20 Juni 2021, ke-6 provinsi di Pulau Jawa yang menyumbang kenaikan kasus tertinggi adalah:

DKI Jakarta meningkat 387% dengan total kenaikan 20.634 kasus

Jawa Barat meningkat sebesar 115% dengan total kenaikan 8.382 kasus

Jawa Tengah meningkat sebesar 105% dengan total kenaikan 5.896 kasus

Jawa Timur meningkat 174% dengan total kenaikan 2.852 kasus

DI Yogyakarta meningkat sebesar 197% dengan total 2.583 kasus

Banten meningkat sebesar 189%, dengan total 967 kasus.

Wiku menegaskan kenaikan tajam kasus Covid-19 juga diikuti dengan meningkatnya bed occupancy ratio (BOR) atau angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi RS rujukan Covid-19.

"Bahkan, BOR di 5 dari 6 Provinsi ini mencapai lebih dari 80% per 21 Juni 2021. Hanya Provinsi Jawa Timur yang BOR-nya di bawah 80%, yaitu 66,67%," kata Wiku.

Menurut Wiku, sesuai arahan presiden, pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota khususnya di Pulau Jawa harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data baik sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif.

Wiku yang saat ini masih dalam perawatan karena terkonfirmasi Covid-19, meminta pimpinan daerah untuk menjadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan penanganan Covid-19 sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan mampu mengendalikan lonjakan kasus.

"Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan PPKM kabupaten/kota maupun PPKM Mikro sekarang juga," ujarnya.