Tagih Tuntutan 17+8, Besok BEM UI dan Aliansi Masyarakat Kepung DPR

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama berbagai elemen masyarakat akan menggelar aksi besar bertajuk #RakyatTagihJanji di depan gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat pada Selasa (9/9/2025).

Aksi ini mengusung “17+8 Tuntutan Rakyat” yang merangkum keresahan publik mulai dari isu demokrasi, hak asasi manusia (HAM), hingga kesejahteraan ekonomi.

Massa aksi direncanakan berangkat dari Lapangan FISIP UI, Depok, pukul 12.00 WIB, dan tiba di DPR sekitar pukul 13.00 WIB. “Kami akan berkumpul sejak pukul 10 pagi sebelum berangkat bersama-sama,” ujar Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025 Bima Surya, Senin (8/9/2025).

Meski diinisiasi BEM UI, aksi ini terbuka untuk semua kalangan. Sejumlah BEM kampus lain dan organisasi masyarakat sipil dipastikan bergabung.

Dokumen tuntutan bukan hanya hasil kajian mahasiswa, tetapi juga merangkum suara publik dari berbagai sumber:
1. Unggahan viral figur publik, seperti Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, hingga Cheryl Marella.
2. Petisi daring “12 Tuntutan Rakyat” di Change.org dengan lebih dari 40.000 tanda tangan.
3. Aspirasi buruh dalam aksi 28 Agustus 2025.
4. Pernyataan sikap akademisi UI terkait demokrasi dan lingkungan.

“Setiap fakultas di UI ikut menyusun kajian akademis. Dokumen itu akan kami serahkan ke DPR. Aksi tidak bubar sebelum ada perwakilan DPR menemui massa,” tegas Bima.

Sejumlah poin kunci dari 17 tuntutan mendesak di antaranya:
1. Presiden diminta membentuk tim independen atas kasus kekerasan demonstran, termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin.
2. DPR diminta membebaskan demonstran yang ditahan, hentikan kriminalisasi, dan usut aparat pelaku kekerasan.
3. Partai politik diminta membatalkan kenaikan gaji DPR, buka transparansi anggaran, serta menyerahkan pemeriksaan harta wakil rakyat ke KPK.
4. Polri dan TNI diminta menghentikan kekerasan dalam pengendalian massa dan memastikan TNI tidak ambil alih peran sipil.
5. Kementerian Ekonomi diminta menjamin upah layak bagi guru, nakes, buruh, dan ojol, serta mencegah PHK massal.

Sementara itu, delapan agenda reformasi menyoroti pembenahan parlemen, partai politik, perpajakan, hingga penguatan KPK dan peran TNI. Aksi ini digadang sebagai salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan kajian akademis, dukungan petisi online, suara publik di media sosial, hingga tuntutan buruh, #RakyatTagihJanji disebut menjadi simbol konsolidasi kekecewaan rakyat terhadap pemerintah dan DPR. 

“Ini bukan hanya suara mahasiswa, tetapi suara rakyat luas. Kami datang dengan data, kajian, dan dukungan massa. DPR harus mendengar,” pungkas Bima.