Visi-Misi Cadepgub BI Hendar, Hadapi Tiga Tantangan Untuk BI

Jakarta– Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hendar, yang saat ini masih menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI, mencatat tiga tantangan yang menurutnya menjadi pekerjaan rumah BI.

Hendar memiliki visi, dalam mewujudkan pembiayaan perekonomian nasional yang lebih mandiri, pengelolaan moneter dan devisa merupakan suatu hal yang penting. Dengan adanya sinergi kebijakan moneter dan fiskal, ekses likuiditas yang ada di perbankan dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

"Saya berpendapat, sekurang-kurangnya terdapat tiga tantangan bagi BI. Jadi untuk mendukung visi, saya menyiapkan tiga solusi dalam Tri Solusi Terintegrasi," kata Hendar dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (14/3).

Ketiga tantangan tersebut yaitu optimalisasi pemanfaatan ekses likuiditas perbankan untuk pembiayaan ekonomi, peningkatan peran operasi moneter BI dalam mendorong pendalaman pasar keuangan, serta pemanfaatan cadangan devisa dalam pengembangan sektor keuangan dan sektor riil.

Kemudian, untuk solusi pertama, yaitu sinergi kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Tujuannya, agar terjadi shifting atau perpindahan ekses likuiditas, dari yang selama ini tersimpan di instrumen operasi moneter menjadi instrumen pembiayaan fiskal.

Menurut Hendar, harmonisasi kebijakan fiskal-moneter bakal memberikan tiga keuntungan. Pertama, berfungsinya dana ekses likuiditas menjadi sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, semakin efisiennya biaya pengelolaan utang Pemerintah. Ketiga, peningkatan fungsi Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebagai instrumen pengelolaan likuiditas jangka pendek perbankan.

Selanjutnya, Hendar juga melihat peluang berkembangnya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen pembiayaan ekonomi berbasis syariah, khususnya Sukuk Berbasis Proyek dalam mendukung pembiayaan investasi Pemerintah. Tidak hanya itu, SBSN dapat digunakan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan permodalan.

"Sebagai bagian untuk mendorong pembiayaan UMKM, pemerintah bisa menerbitkan SBSN berbasis proyek-proyek pengembangan UMKM. Kemudian, BI menggunakan SBSN tersebut sebagai bagian dari instrumen operasi moneter," jelas dia.

Dengan begitu, secara tidak langsung, BI terlibat aktif dalam pengembangan UMKM. Aktifnya BI di pasar SBSN berbasis proyek akan membuat instrumen tersebut menjadi lebih likuid dan diminati investor. Secara simultan, peningkatan likuiditas SBSN maupun stabilitas harga yang terbentuk akan menurunkan biaya pendanaan pembangunan.

Dia melanjutkan, solusi kedua yang ditawarkannya yaitu penguatan peran BI dalam peningkatan peran pasar keuangan untuk pembiayaan sektor riil. Dalam pandangan Hendar, lembaga intermediasi dan pasar keuangan dapat berfungsi secara optimal bila terintegrasi satu sama lain.

"Bank sebagai lembaga intermediasi utama membutuhkan pasar uang sebagai wholesale market untuk menempatkan sekaligus memperoleh dana jangka pendek dalam jumlah yang memadai," papar Hendar.

Pasar uang sendiri, kata Hendar, membutuhkan dukungan pasar modal, baik dalam bentuk obligasi maupun saham sebagai collateral atau jaminan transaksi pasar uang. Selanjutnya, pasar modal juga membutuhkan pasar uang yang likuid agar akses dana selalu tersedia dengan cukup untuk keperluan manajemen likuiditas.

Dia menambahkan, peluang berkembangnya pasar keuangan sangat besar, seiring dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat atas produk-produk di pasar keuangan sebagai instrumen investasi. Apalagi, jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia yang terus meningkat dapat memicu perkembangan pasar investasi yang semakin luas.

Selanjutnya, selaras dengan dua solusi sebelumnya, sebagai solusi ketiga dalam area pengelolaan cadangan devisa, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan cadangan devisa (cadev). Pasalnya, di tengah era tingkat imbal hasil yang rendah, cadev harus optimal untuk mendukung kebutuhan investasi perekonomian nasional. (grc)