Teten Gandeng PPATK dalam Joint Audit Pencucian Uang Koperasi

Kamis, 16 Februari 2023 | 07:18 WIB

Penulis: Arnoldus Kristianus | Editor: WBP

URL berhasil di salin.

Teten Masduki. (Antara/Muhammad Adimaja)

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan joint audit guna mengantisipasi dugaan praktik pencucian uang yang dilakukan di koperasi.

"Kami telah menerima laporan dari PPATK, bahwa terdapat koperasi yang terindikasi melakukan praktik pencucian uang. Merespons hal tersebut kami akan melakukan joint audit dengan PPATK," ucap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta dikutip Investor Daily Rabu (15/02/2023).

Teten: Revisi UU Koperasi Cegah Penjahat Keuangan Pindah

Dia mengatakan pihaknya akan melakukan tindakan preventif guna mencegah tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh koperasi di kemudian hari. "Kami akan tingkatkan pengawasan dan pelatihan bagi pengawas koperasi termasuk petugas pengawas koperasi di daerah. Kami khawatir ada praktik koperasi yang gagal bayar karena salah pengelolaan," ucap Teten.

Dalam kesempatan tersebut, Teten mengatakan urgensi revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian cukup besar. Hal tersebut dibutuhkan agar kepastian hukum dan penanganan kejahatan keuangan di koperasi dapat terjamin. "Revisi UU koperasi menjadi urgent untuk segera disahkan. Melihat saat ini pengawasan terhadap koperasi harus diperkuat," tutur Teten.

Teten: Koperasi Nakal Tidak Bisa Lagi Pakai Modus Pailit

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan PPATK akan memperkuat sinergi dengan Kemenkop UKM guna melindungi anggota koperasi. "Prinsipnya kami ingin melindungi masyarakat, koperasi harus tumbuh kuat hebat dan mendorong ekonomi kerakyatan, tetapi di sisi lain harus akuntabel, mematuhi aturan, dan turut mencegah tindak pidana pencucian uang," kata Ivan.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi menambahkan, pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait koperasi yang melakukan indikasi pencucian uang yang sedang ramai saat ini. "Terkait laporan yang kami terima dari PPATK, merupakan kasus lama yang sebenernya sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum sejak tahun 2014," ujar Zabadi.

PPATK mengungkapkan fakta mencengangkan. Aliran transaksi uang koperasi bermasalah mencapai ratusan triliun.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. "Perputaran aliran transaksi koperasi simpan pinjam ilegal sebesar Rp 500 triliun," kata Ivan, Selasa (14/2/2023).

Aliran itu berasal dari 12 koperasi simpan pinjam terhitung sejak 2020 hingga 2022.