Kebutuhan Dana Pengembangan Geothermal Capai Rp 9 T

Jakarta - Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan pembangkit listrik panas bumi (geothermal) dengan menyediakan fasilitas dana geothermal. Hingga 2016 mendatang, pemerintah berencana mengucurkan sekitar Rp 9 triliun melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Soritaon Siregar menuturkan, pemerintah berkomitmen untuk meningkat energi terbarukan, salah satunya melalui panas bumi. PIP pun menurut dia, telah diberikan mandat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada proyek-proyek geothermal.

"Sampai 2016 kita rencana akan dapat dari APBN diperhitungkan lebih kurang 9 triliun. Untuk tahun 2017 hingga 2020 ke atas kita tidak dapat lagi dana APBN jadi nanti pembiayaan proyek geothermal sampai 2020 dari hasil pengelolaan yang Rp 9 triliun itu," ujar Soritaon di Jakarta, Rabu (20/3).

Dengan dana fasilitas dana geothermal dari APBN hingga 2016 tersebut, menurut dia, pemerintah dapat mengembangkan kapasitas geothermal sebesar 4.840 MW. Pemerintah sendiri menurut dia, menargetkan kapasitas geothermal pada 2020 sebesar 9500 MW, dimana saat ini kapasitas terpasang geothermal baru mencapai 1.196 MW,

Soritaon pun menjelaskan hingga Desember 2012 dalam rekening PIP telah tersedia dana FDG Rp 2 triliun, yang berasal dari APBN 2011 sebesar Rp 1,13 triliun dan APBN 2012 sebesar Rp 876,5 miliar. Pada tahun ini pun menurut dia, PIP juga akan mendapat alokasi tambahan sebesar Rp 1,126 triliun.

Pada tahun ini, menurut dia, PIP rencananya akan membiayai 9 Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi dengan nilai komitmen sebesar Rp 2,43 triliun dan total penyaluran Rp 810 miliar. Angka tersebut digunakan untuk 5 proposal pemerintah daerah, dan 4 proposal pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).