APEC 2013, Pemerintah Benahi Kepastian Hukum

Nusa Dua - Salah satu rangkaian kegiatan KTT APEC 2013 di Bali adalah APEC CEO Summit yang berlangsung Sabtu-Senin (5-7/10). Kegiatan ini mendapat perhatian luas karena akan dihadiri sekitar 1.200 CEO dan Chairman perusahaan global dari negara-negara APEC serta 13 kepala negara. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dibanding CEO Summit pada KTT APEC 2012 di Rusia, yang hanya dihadiri sekitar 700 CEO dan tujuh kepala negara.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai Indonesia adalah meningkatnya investasi asing ke Indonesia dalam bentuk investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI). Namun, peningkatan investasi akan signifikan dirasakan jika pemerintah memberikan kepastian hukum bagi investor. Untuk itu, pemerintah berkomitmen membenahi masalah kepastian hukum.

Demikian penegasan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar, di Nusa Dua, Jumat (4/10).

"Kita akan undang semua negara untuk berinvestasi di Indonesia. Perbaikan kepastian hukum akan terus kita lakukan," ujar Hatta.

Hal senada disampaikan Mahendra Siregar. Dia tidak menampik masih banyaknya keluhan terkait iklim investasi terutama di daerah. Karenanya dia memastikan pemerintah akan memperbaiki kepastian hukum yang selalu dikeluhkan investor.

"Tidak hanya dari aspek pelayanan atau perizinan, namun lebih dari itu pada implementasi operasionalnya kita akan perbaiki semua," katanya.

Mahendra berjanji soal kepastian hukum adalah hal utama yang akan dibereskan. Untuk itu, kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan. "Kita akan tingkatkan komunikasi, terutama terkait isu keamanan, lingkungan hidup, dan hubungan industrial," imbuhnya.

Mahendra juga mengundang investor untuk berinvestasi di sektor infrastruktur. "Dengan pertemuan ini, para delegasi yang datang bisa melihat betapa besar potensi yang ada di Indonesia. Mereka bisa melihat sendiri dan diharapkan mereka bisa tertarik berinvestasi di negara kita," katanya.

Investasi Infrastruktur
Secara terpisah, Chairman APEC CEO Summit 2013 Wishnu Wardhana mengingatkan, masalah klasik untuk investasi adalah soal kepastian hukum. "Peraturan kita banyak tumpang tindih, utamanya antara pusat dan daerah. Koordinasi yang kurang antara instansi juga membingungkan investor. Ini harus diperbaiki," ujarnya.

Wishnu menyatakan, FDI di Indonesia harus ditingkatkan, terutama untuk sektor infrastruktur, yang berperan dalam pengembangan kawasan. Saat ini, investasi di sektor portofolio terus meningkat. Namun investasi di sektor ini, dapat dengan mudah keluar masuk sehingga dapat mempengaruhi stabilitas pasar modal, seperti yang terjadi saat ini.

"Karena itu kita mendorong agar FDI lebih dikedepankan, karena hanya dengan ini kita bisa menjaga keseimbangan neraca perdagangan," ujarnya.

Menurutnya, saat ini terjadi ketimpangan infrastruktur antar negara di kawasan APEC. Di sejumlah negara maju, infrastruktur sudah sangat baik. Namun, di negara berkembang termasuk Indonesia, kondisi infrastruktur masih memprihatinkan. Upaya perbaikan yang dilakukan, masih terkesan lambat. Padahal, percepatan pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan investasi infrastruktur di Asia Pasifik selama periode 2010-2020 diperkirakan mencapai US$ 8 triliun.

Karenanya, bagi Indonesia, APEC CEO Summit 2013 merupakan peluang strategis untuk mendorong sejumlah pembangunan infrastruktur, khususnya dalam MP3EI.

Hingga Juli 2013, realisasi investasi MP3EI telah mencapai Rp 647,46 triliun yang terdiri dari Rp 364,458 triliun untuk sektor riil, dan Rp 283,004 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Secara total kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam MP3EI mencapai Rp 2.304 triliun dari total kebutuhan investasi Rp 4.481 triliun.

Salah satu kendala dalam pembangunan infrastruktur adalah pendanaan. Karakteristik infrastruktur yang merupakan investasi jangka panjang, tidak cocok dengan portofolio investasi perbankan Indonesia. "Kita ingin menjembatani soal ini. Sebab selama beberapa tahun terakhir, negara APEC termasuk Indonesia mengalami defisit di sektor infrastruktur. Seharusnya ada penambahan panjang jalan, pembangunan bandara, pelabuhan dan infrastruktur di sektor energi," ujarnya.

Melalui forum ini, lanjut Wishnu, diharapkan dapat tercapai kerja sama dan kemitraan strategis antara pemerintah dan swasta. Dalam forum ini diagendakan sejumlah program pembangunan kawasan dan peluang kerja sama yang dapat ditawarkan kepada swasta untuk mendorong penguatan kawasan.

Sejumlah pembangunan infrastruktur nasional seperti pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, telekomunikasi, hingga pembangkit tenaga listrik dapat ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan global di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, banyak sektor lain yang dapat dimasuki investor di Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki keunggulan dibanding negara lain.

Menurut Wishnu, Indonesia punya keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki negara lain, yakni banyaknya jumlah tenaga kerja. "Kalau negara lain mengalami kekurangan tenaga kerja, Indonesia justru memiliki tenaga kerja yang berlimpah dan akan terus bertambah," katanya.

Apalagi dalam beberapa tahun terakhir Indonesia merupakan negara dengan prospek ekonomi yang cukup menjanjikan. Berdasarkan laporan UNCTAD, sepanjang 2012 Indonesia, berada termasuk 10 negara tujuan investasi utama di dunia, dan peringkat keenam negara tujuan investasi di Asia Pasifik, setelah Tiongkok, India, Singapura, Hong Kong, Australia, dan Malaysia.

Namun, lanjut Wishnu, hal ini akan menarik jika pemerintah memberikan kepastian hukum. Sebab, menurutnya, yang paling penting bagi investor adalah kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, pengusaha bisa mengkalkulasi investasi yang dilakukan. "Pengusaha cuma butuh kepastian. Ini yang sering ditanyakan investor asing. Pemerintah harus berusaha memberikan itu. Kalau sudah, investasi pasti masuk," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto menegaskan, Kadin akan berjuang untuk meningkatkan investasi di Tanah Air melalui kerja sama dengan para investor asing. "Acara ini bisa kita manfaatkan peluang untuk mempromosikan Indonesia, terutama investasi," ujar Suryo.

Dia optimistis, melalui acara ini terjadi peningkatan investasi yang cukup signifikan. "Kita harapkan meningkat, jadi berkelanjutanlah, jangan sampai turun," katanya.