APBN Surplus Rp 4,3 T, Pemerintah Diingatkan Evaluasi Anggaran

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mencatatkan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 4,3 triliun pada April 2025, setelah mengalami defisit selama tiga bulan berturut-turut.

Meskipun memberikan ruang fiskal yang lebih longgar, sejumlah ekonom menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam atas efektivitas dan efisiensi anggaran.

Wakil Direktur LPEM FEB UI Jahen Fachrul Rezki mengatakan, efisiensi anggaran tidak sekadar memangkas belanja, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional.

“Efisiensi harus menghasilkan dampak positif. Jika realokasi belanja justru dialihkan ke sektor yang tidak produktif atau program populis dengan multiplier effect rendah, maka surplus fiskal tidak akan cukup untuk mengatasi perlambatan ekonomi,” ujarnya dalam wawancara dengan Beritasatu, Senin (27/5/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 tercatat sebesar 4,87%, turun dibanding periode yang sama tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah perlambatan belanja pemerintah yang mengalami kontraksi hingga 1,38%.

Menurut Jahen, kondisi ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk menyesuaikan strategi efisiensi anggaran agar tetap mendukung stimulus di tengah kondisi ekonomi yang melambat.

Ia juga menyebut bahwa sekitar 10% dari produk domestik bruto (PDB) nasional bergantung pada belanja pemerintah. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, peran aktif pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sangat krusial.

“Kami mengapresiasi rencana pemberian insentif dan subsidi listrik pertengahan tahun ini. Namun, yang lebih penting adalah ketepatan waktu dan efektivitas program. Jangan sampai pemerintah terlambat merespons perlambatan ekonomi yang sudah terlihat sejak awal tahun,” jelasnya.

Walau ada optimisme dari sisi penerimaan negara, khususnya saat musim pelaporan pajak tahunan, Jahen mengingatkan agar momentum surplus fiskal digunakan secara bijak. Pemerintah perlu mengarahkan belanja pada sektor-sektor yang memiliki efek ganda seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas.

“Jangan sampai efisiensi anggaran justru bertentangan dengan kebutuhan pasar. Ketika ekonomi memerlukan dorongan, jangan malah mengurangi belanja. Itu bisa menjadi langkah kontra-produktif,” tegas Jahen.

Para ekonom juga mendorong penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk menetapkan prioritas anggaran, khususnya pada proyek infrastruktur, sektor pendidikan, dan program perlindungan sosial.

“Dengan lebih dari 60% perekonomian kita didukung oleh sektor informal, intervensi pemerintah harus tepat sasaran agar sektor ini tetap tumbuh dan mampu mendorong perekonomian nasional,” pungkasnya.