Konflik Timur Tengah Panaskan Risiko Defisit APBN 2026

Jakarta, Beritasatu.com - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia pada 2026. Pemerintah bahkan memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi melampaui batas aman 3% dari produk domestik bruto (PDB) jika konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel terus memanas.

Dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan simulasi dampak konflik geopolitik tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Airlangga, tekanan eksternal yang berlangsung selama 6 hingga 10 bulan, terutama dari lonjakan harga minyak mentah dunia, berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah.

“Dengan berbagai skenario ini, defisit 3% sulit kita pertahankan, kecuali memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak,” ujar Airlangga.

Pemerintah memproyeksikan tiga skenario dampak konflik, yakni skenario rendah, moderat, dan terburuk.

Pada skenario terendah, Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan naik menjadi US$ 86 per barel, nilai tukar rupiah melemah ke Rp 17.000 per dolar AS, dan pertumbuhan ekonomi bertahan di 5,4%. Dengan yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun di 6,8%, defisit diprediksi mencapai 3,18% dari PDB.

Pada skenario moderat, ICP diperkirakan naik menjadi US$ 97 per barel, nilai tukar melemah ke Rp 17.300 per dolar AS, dan pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,2%. Dengan yield SBN mencapai 7,2%, defisit diproyeksikan melebar menjadi 3,53% dari PDB.

Sementara pada skenario terburuk, ICP berpotensi menyentuh US$115 per barel, rupiah melemah hingga Rp 17.500 per dolar AS, dan pertumbuhan ekonomi bertahan di 5,2%. Dalam kondisi tersebut, defisit APBN diperkirakan dapat mencapai 4,06% dari PDB, level yang belum pernah terjadi sejak pandemi Covid-19.

Selain tekanan terhadap APBN, pelebaran defisit juga berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan negara.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai kenaikan defisit akan meningkatkan kebutuhan utang pemerintah sekaligus menambah beban bunga.

Menurut perhitungan Celios, jika defisit naik menjadi 4%, pemerintah berpotensi menarik tambahan utang sekitar Rp3 39,4 triliun, sehingga total penerbitan utang bisa meningkat dari rencana APBN 2026 sebesar Rp781,8 triliun menjadi Rp 1.121 triliun. Kondisi ini akan menambah beban bunga sekitar Rp 20,4 triliun per tahun.

"Jika defisit melebar hingga 5%, tambahan utang bisa mencapai Rp 596,6 triliun, dengan total pembiayaan utang meningkat menjadi Rp 1.378,4 triliun. Beban bunga tahunan diperkirakan bertambah sekitar Rp 35,8 triliun," ucap dia dikutip Minggu (15/3/2026).

Bhima juga mengingatkan bahwa kenaikan yield SBN akan semakin menekan APBN. Berdasarkan sensitivitas fiskal pemerintah, setiap kenaikan yield SBN sebesar 0,1% dapat menambah defisit sekitar Rp 1,9 triliun.

Apabila yield SBN naik dari 6% menjadi 8%, maka defisit APBN berpotensi bertambah sekitar Rp38 triliun.

“Tambahan beban utang akan meningkat seiring penurunan rating utang. Ini harus menjadi perhatian serius,” kata Bhima.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pasar keuangan sebenarnya sudah mulai mengantisipasi potensi tekanan tersebut.

Menurut Yusuf, imbal hasil SBN tenor 10 tahun telah meningkat sekitar 56,4 basis poin, yang menunjukkan pasar mulai menyesuaikan ekspektasi terhadap tekanan global dan potensi pelebaran defisit fiskal.

“Kombinasi harga minyak tinggi, rupiah melemah, dan defisit fiskal yang melebar akan membuat investor meminta premi risiko lebih besar,” ujar Yusuf.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan harga obligasi turun dan yield meningkat. Meski demikian, Yusuf menilai minat investor terhadap lelang SBN masih relatif terjaga karena basis investor domestik, seperti perbankan dan dana pensiun, masih menjadi penopang utama.

“Pemerintah tetap bisa melakukan lelang, tetapi dengan biaya pembiayaan yang lebih mahal. Tantangannya, jika tren kenaikan yield terus berlanjut, beban bunga dalam APBN jangka menengah juga akan meningkat,” jelasnya.

Situasi ini menempatkan pemerintah pada dilema kebijakan. Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menjalankan berbagai program prioritas nasional. 
Namun di sisi lain, pelebaran defisit yang terlalu besar dapat meningkatkan beban utang dan memperbesar risiko pembiayaan negara.

Dengan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak, lonjakan harga energi global menjadi salah satu risiko eksternal terbesar yang sulit dikendalikan.

Karena itu, kebijakan fiskal pada 2026 dinilai akan menjadi sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus kredibilitas pengelolaan keuangan negara.