Presiden: Subsidi BBM Tinggi, Infrastruktur Terbengkalai

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, yang terus membengkak dapat mengganggu kinerja ekonomi.

Tingginya subsidi yang harus ditanggung pemerintah mengakibatkan terbengkalainya pembangunan infrastruktur.

“Kalau APBN kita terlalu besar untuk subsidi BBM dan listrik, maka peluang untuk membangun keperluan lain, termasuk infrastruktur juga menjadi kecil,” kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta.

Presiden mengingatkan, pembengkakan alokasi anggaran untuk subsidi energi menimbulkan gangguan serius bagi investasi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

Presiden yakin, pertumbuhan ekonomi bakal meningkat tajam bila persoalan subsidi BBM dan listrik dapat teratasi.

Pada 2011, pemerintah menggelontorkan Rp 165,2 triliun untuk subsidi BBM dan Rp 90,4 triliun untuk subsidi listrik atau 19,8% dari total anggaran negara Rp 1.289 triliun.

Angka tersebut jauh di atas anggaran subsidi BBM dan listrik pada 2010 yang masing-masing hanya Rp 82,4 triliun dan 57,6 triliun.

Pada APBNP 2012, subsidi BBM mendapatkan alokasi anggaran Rp 137 triliun dan subsidi listrik Rp 64,9 triliun atau 13,1 persen, dari total anggaran negara sebesar Rp 1.548 triliun.

Angka subsidi tersebut diprediksi membengkak karena realisasi konsumsi BBM bersubsidi jauh melebihi kuota yang ditetapkan dalam APBNP 2012 sebanyak 40 juta kilo liter.

Menurut Presiden, fluktuasi harga minyak yang tidak menentu di pasar dunia menjadi salah satu penyebab membengkaknya subsidi.

“Oleh karena itu, kita harus bisa memastikan porsi subsidi dalam APBN pas. Yang jelas, tahun ini, kita tidak menaikkan harga BBM. Kita pilih cara yang lain, kecuali ada perubahan yang sangat luar biasa pada tingkat dunia, tiba-tiba harga minyak mentah meroket tinggi sekali, ya kita akan bicara lagi,” ujar Kepala Negara.

Presiden menjelaskan, keputusan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi telah menimbulkan konsekuensi pembengkakan konsumsi BBM bersubsidi.

“Jika volume BBM bersusbsidi tidak ditambah, maka ekonomi Indonesia bisa terhenti,” jelas dia.

Melihat konsumsi yang terus membengkak, pemerintah akan mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada DPR.

Kementerian ESDM pun telah mengirim surat resmi kepada DPR.

“Bapak Presiden juga meminta, silakan diteruskan pengajuannya ke DPR,” jelas Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga mengaku telah menangkap sinyal, akan adanya penambahan kuota BBM bersubsidi tahun ini.

Kemenkeu akan menyiapkan alokasi anggaran untuk penambahan kuota BBM bersubsidi tersebut.

Tahun ini, konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 42-44 juta kiloliter.

Namun, tambahan kuota BBM tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah.