Soal Temuan BPK, Dahlan Bilang Saat Itu Pilihan Sulit

Tetapi saya tidak mau kalau Jakarta listriknya mati. Ini bukan mati listrik se-RW, namun setengah Jakarta.

Menteri Badan Usaha Milk Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengungkapkan ia dihadapkan pada dua pilihan sulit ketika menjabat sebagai direktur utama PT Perusahan Listrik Negara (PLN Persero).
 
Pilihan itu adalah memadamkan aliran listrik se-Jakarta atau menggunakan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit listrik.
 
Ketika itu Dahlan memilih menggunakan BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Padahal, seharusnya menggunakan gas. 
 
Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tertanggal 16 September 2011, lembaga tinggi negara itu menemukan dugaan kerugian negara di delapan pembangkit listrik pada periode 2009-2011 sebesar Rp37,6 triliun yang diakibatkan penggunaan BBM untuk pembangkit listrik PLN yang seharusnya menggunakan gas.

"Waktu itu kita tidak dapat gas. Saya dihadapkan dengan pilihan itu," tutur Dahlan ketika ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis

Menurutnya, bila pilihannya pemadaman listrik se-Jakarta, maka hal tersebut berlangsung selama satu tahun. "Tetapi saya tidak mau kalau Jakarta listriknya mati. Ini bukan mati listrik se-RW, namun setengah Jakarta. Itu padamnya bukan main-main, itu luar biasa luasnya, tidak hanya satu hari dua hari, bisa setahun. Mau tidak punya listrik setahun?,” ujarnya.

Dahlan menganggap, temuan kerugian negara dalam laporan pemeriksaan BPK senilai Rp37,6 triliun itu masih kecil. Sebab kerugian negara yang disebabkan oleh PLN bisa berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah.
 
"Saya bilang Rp37,6 triliun itu kurang besar. Mestinya BPK bisa nemu lebih banyak dari itu. Cari dong apa," ucap Dahlan tanpa merinci kerugian tersebut. 
 
Menyoal pengadaan genset yang menyebabkan membengkaknya belanja BBM dan tidak melalui tender, Dahlan menginginkan bukti.

"Mana buktinya, bawa ke sini datanya. Kalau memang ada di Kalimantan, ya Kalimantan mana, berapa nilainya dan tahun berapa," tukasnya. 

Dahlan mengatakan siap menanggung risiko atas kebijakannya selama menjabat menjadi Dirut PLN.
 
Dia juga tidak masalah terkait reaksi keberatan DPR yang merasa disebut sebagai pemeras.
”Tidak masalah, wajar saja,” tuturnya.