Logo BeritaSatu

Presiden Terbitkan Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Senin, 24 Januari 2022 | 17:52 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 3 Januari 2022 menjadi terobosan untuk mempercepat pertumbuhan dan rasio kewirausahaan di Tanah Air.

“Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional sangat diperlukan untuk mengejar ketertinggalan jumlah wirausaha di Indonesia yang masih mencapai 3,47%. Pemerintah menargetkan pertumbuhan rasio kewirausahaan pada 2024 mencapai 3,95% agar struktur ekonomi nasional lebih kuat,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Senin (24/1/2022).

Disebutkan bahwa perpres ini juga menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengembangan kewirausahaan nasional yang ditetapkan untuk periode tahun 2021-2024.

Teten memaparkan, di dalam perpres ini tertuang mengenai kemudahan, insentif, dan pemulihan bagi wirausaha baik yang sudah menjalankan usahanya maupun yang baru merintis sebagai wirausaha. Kemudahan tersebut mencakup pendaftaran perizinan secara elektronik, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor, akses pembiayaan dan penjaminan, pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengutamaan dalam akses pasar digital Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, tertuang juga kemudahan untuk mendapatkan akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong, mengakses fasilitas umum meliputi lahan area komersial, pada tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan riset dan pengembangan usaha, serta mendapatkan akses peningkatan kapasitas usaha melalui pendampingan, pendidikan dan pelatihan, dan bimbingan teknis.

“Insentif yang diberikan kepada wirausaha berupa pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, subsidi bunga pinjaman pada kredit program pemerintah, dan/atau fasilitas pajak penghasilan,” ujar Teten.

Berdasarkan perpres, dalam upaya pemulihan karena kahar atau bencana, K/L dan pemda mengupayakan pemulihan wirausaha meliputi restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan, dan/atau bantuan bentuk lain. Bencana yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya bencana alam, tapi bencana lain yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Baca selanjutnya
Komite Kewirausahaan Lebih lanjut Teten mengungkapkan, dalam rangka pengembangan kewirausahaan nasional, Perpres ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Mentan Yakin Produksi Beras Bisa Penuhi Kebutuhan Nasional

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo meyakini produksi beras lokal mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

EKONOMI | 29 November 2022

Buwas Beberkan Hal yang Harus Dibenahi agar Polemik Beras Tidak Terulang

Dirut Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menyampaikan, hal yang perlu dibenahi agar polemik impor beras tidak lagi terjadi di kemudian hari.

EKONOMI | 29 November 2022

Kejar Target Penjualan, Emdeki Utama Fokus Pasar Domestik

Produsen kalsium karbida atau karbit, PT Emdeki Utama Tbk (MDKI) tahun ini lebih berkonsentrasi di pasar domestik untuk mencapai target penjualan 22.006 ton.

EKONOMI | 29 November 2022

Gubernur Edy Tetapkan UMP Sumatera Utara 2023 Naik 7,45%

Pemprov Sumut resmi menetapkan upah minimum provinsi atau UMP Sumatera Utara 2023 naik 7,45% atau menjadi Rp 2.710.493,93. Senin (28/11/2022). 

EKONOMI | 29 November 2022

Dedi Mulyadi Beri Catatan Jika Impor Beras Dilakukan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memberi catatan khusus jika nantinya impor beras menjadi opsi yang diambil untuk memenuhi cadangan beras pemerintah 

EKONOMI | 28 November 2022

UMP DKI 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta, Ini Respons Pengusaha

Menurut Nurjaman, Apindo DKI keberatan terhadap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang mencapai 5,6%.

EKONOMI | 28 November 2022

Buwas: Impor Beras untuk Antisipasi Kekurangan Produksi Dalam Negeri

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menegaskan, di tengah kondisi stok beras di gudang Bulog yang kian menipis, impor beras perlu dipertimbangkan.

EKONOMI | 28 November 2022

Pelaku Parekraf Bergotong Royong Bantu Korban Gempa Cianjur

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengapresiasi  upaya gotong royong pelaku Parekraf untuk membantu korban gempa Cianjur

EKONOMI | 28 November 2022

Indonesia Ternyata Masih Impor Beras, untuk Apa Saja?

Perum Bulog pada akhir tahun ini berencana melakukan impor beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).

EKONOMI | 28 November 2022

Bapanas: Impor Beras Pilihan Terakhir

Kepala Bapanas/NFA Arief Prasetyo Adi menegaskan, dalam memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, penyerapan beras dari petani harus menjadi prioritas utama.

EKONOMI | 28 November 2022


TAG POPULER

# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Vaksinasi Booster


# Pushbike


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Mentan Yakin Produksi Beras Bisa Penuhi Kebutuhan Nasional

Mentan Yakin Produksi Beras Bisa Penuhi Kebutuhan Nasional

EKONOMI | 2 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE