Rekam Jejak Kristi Noem, Menteri AS yang Dipecat Donald Trump

Jakarta, Beritasatu.com - Nama Kristi Noem kembali menjadi perbincangan publik setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencopotnya dari jabatan menteri keamanan dalam negeri atau secretary of homeland security pada Kamis (5/3/2026).

Keputusan tersebut menjadikan Noem sebagai anggota kabinet pertama yang meninggalkan jabatannya pada masa pemerintahan Trump periode kedua.

Pemecatan itu sekaligus menutup masa kepemimpinannya di United States Department of Homeland Security (DHS). Selama menjabat, Noem dikenal sebagai figur yang berada di garis depan pelaksanaan kebijakan imigrasi ketat pemerintahan Trump, termasuk program deportasi massal dan pengawasan perbatasan yang diperketat.

Untuk memahami latar belakang keputusan tersebut, berikut rekam jejak karier serta sejumlah peristiwa penting yang mewarnai perjalanan politik Kristi Noem hingga akhirnya dicopot dari jabatannya.

Awal Karier Politik

Sebelum bergabung dalam kabinet pemerintahan Trump, Kristi Noem telah lebih dahulu dikenal sebagai politisi Partai Republik yang pernah menjabat sebagai anggota Kongres Amerika Serikat.

Karier politiknya semakin menonjol setelah ia terpilih sebagai gubernur Dakota Selatan.

Saat memimpin negara bagian tersebut, Noem dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan kerap mengangkat isu-isu konservatif dalam berbagai kebijakan publik. Sikap politik tersebut membuat posisinya di Partai Republik semakin kuat.

Pada saat yang sama, Noem juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang secara terbuka mendukung agenda politik Donald Trump, khususnya dalam isu keamanan perbatasan dan kebijakan imigrasi.

Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat Trump menunjuknya sebagai menteri keamanan dalam negeri setelah memenangkan pemilihan presiden dan membentuk kabinet baru pada 2025.

Menjadi Menteri Keamanan Dalam Negeri

Kristi Noem resmi dilantik sebagai menteri keamanan dalam negeri pada Januari 2025 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Amerika Serikat.

Dalam posisi tersebut, ia memimpin salah satu lembaga keamanan domestik terbesar di Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas berbagai aspek keamanan nasional.

Sebagai menteri, Noem mengawasi pengelolaan keamanan perbatasan, penegakan hukum imigrasi, serta koordinasi berbagai lembaga federal yang berada di bawah DHS.

Selama masa jabatannya, ia memimpin pelaksanaan sejumlah kebijakan utama pemerintahan Trump, termasuk pengetatan pengawasan di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko serta program deportasi besar-besaran terhadap imigran ilegal.

Meski menjadi bagian dari agenda keamanan nasional pemerintahan Trump, sejumlah kebijakan tersebut juga menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk kelompok hak asasi manusia dan sebagian anggota Kongres.

Kontroversi dan Kritik terhadap Kepemimpinannya

Kepemimpinan Kristi Noem di DHS tidak terlepas dari berbagai kontroversi yang memicu perdebatan di ruang publik.

Salah satu peristiwa yang paling banyak dibicarakan adalah operasi penegakan hukum imigrasi yang dilakukan aparat federal di Minneapolis pada 2026.

Operasi tersebut berujung pada kematian dua warga negara Amerika Serikat. Dalam pernyataannya saat itu, Noem menyebut kedua korban sebagai teroris domestik. Namun, penyelidikan awal tidak menemukan bukti kuat yang mendukung klaim tersebut.

Pernyataan itu memicu kritik luas dari sejumlah anggota parlemen dan publik. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut terlalu tergesa-gesa dan berpotensi memperkeruh situasi.

Selain itu, Noem juga mendapat kritik terkait kampanye iklan senilai lebih dari 200 juta dolar yang mempromosikan kebijakan keamanan perbatasan.

Kampanye tersebut menampilkan dirinya secara langsung dan bertujuan mendorong imigran tanpa dokumen agar meninggalkan Amerika Serikat secara sukarela.

Sejumlah anggota Kongres mempertanyakan penggunaan anggaran yang sangat besar untuk kampanye tersebut. Mereka menilai program itu lebih menyerupai promosi pribadi dibandingkan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Kontroversi lain juga mencuat terkait pengelolaan anggaran di DHS, hubungan kerja dengan berbagai lembaga penegak hukum imigrasi, serta rumor mengenai hubungan pribadi dengan salah satu penasihat seniornya, Corey Lewandowski.

Serangkaian Insiden yang Memperburuk Posisi Politik

Seiring berjalannya waktu, posisi politik Noem di dalam pemerintahan semakin tertekan setelah sejumlah insiden memicu kritik publik.

Salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan operasi imigrasi besar-besaran di berbagai kota di Amerika Serikat yang dinilai terlalu agresif.

Selain itu, kebijakan administratif yang mewajibkan persetujuan pribadi Noem untuk pengeluaran pemerintah di atas US$ 100.000 juga menuai kritik.

Sejumlah pihak menilai aturan tersebut memperlambat respons bantuan bencana dari lembaga penanggulangan darurat.

Kritik tidak hanya datang dari pihak oposisi. Beberapa senator dari Partai Republik bahkan mulai mempertanyakan kepemimpinannya dan menyebut kinerja Noem sebagai kegagalan dalam menjalankan fungsi manajerial di lembaga tersebut.

Dicopot dari Jabatan oleh Donald Trump

Situasi tersebut akhirnya berujung pada keputusan politik dari Presiden Donald Trump.

Pada Kamis (5/3/2026), Trump mengumumkan bahwa Kristi Noem tidak lagi menjabat sebagai menteri keamanan dalam negeri.

Sebagai penggantinya, Trump menunjuk senator Partai Republik dari Oklahoma, Markwayne Mullin, untuk memimpin lembaga tersebut.

Meskipun dicopot dari jabatan kabinet, Trump menyatakan bahwa Noem akan tetap terlibat dalam pemerintahan dengan menjalankan peran baru sebagai utusan khusus dalam inisiatif keamanan regional yang disebut Shield of the Americas.

Keputusan ini menandai perubahan penting dalam kepemimpinan DHS sekaligus mengakhiri masa jabatan Noem yang diwarnai berbagai dinamika politik dan kontroversi.

Perjalanan politik Kristi Noem menggambarkan dinamika kekuasaan yang kompleks dalam pemerintahan Amerika Serikat.

Dari seorang gubernur negara bagian hingga menjadi tokoh utama dalam kebijakan keamanan nasional, kariernya di tingkat federal berlangsung di tengah sorotan publik yang intens.

Pemecatannya pada 5 Maret 2026 oleh Presiden Donald Trump menjadi titik balik penting dalam perjalanan politiknya. Peristiwa tersebut sekaligus mencerminkan besarnya tekanan politik yang muncul akibat berbagai kebijakan kontroversial selama masa kepemimpinannya.