ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Bima Arya Usul Pemerintah Pusat Terapkan PSBB di Jabodetabek

Minggu, 27 Juni 2021 | 17:33 WIB
VS
WM
Penulis: Vento Saudale | Editor: WM
Wali Kota Bogor Bima Arya didampingi Direktur RSJ Marzoeki Mahdi, dr Fidiansyah, dan Kadinkes Sri Nowo Retno, di RS MM, Kota Bogor, Minggu 27 Juni 2021.
Wali Kota Bogor Bima Arya didampingi Direktur RSJ Marzoeki Mahdi, dr Fidiansyah, dan Kadinkes Sri Nowo Retno, di RS MM, Kota Bogor, Minggu 27 Juni 2021. (Beritasatu.com/Vento Saudale)

Bogor, Beritasatu.com - Wali Kota Bogor Bima Arya mengusulkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  pertama.

Hal itu dikatakan Bima saat meninjau Rumah Sakit Marzuki Mahdi (RSMM) Kota Bogor, Minggu (27/6/2021). Bima menilai, angka kasus Covid-19 saat ini terus meningkat dan tidak terkendali.

"Situasi Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah nyaris melampaui kapasitas kita semua untuk menangani. Kalau tidak ada langkah-langkah yang luar biasa. Untuk itu, saya usulkan ke pemerintah pusat untuk menerapkan pembatasan kembali secara ketat," kata Bima.

Kata dia, penerapan PSBB awal dengan pembatasan mobilisasi orang, penutupan tempat usaha, atau pembatasan aktivitas dianggap solusi dan bisa menekan laju peningkatan kasus Covid-19.

ADVERTISEMENT

Penerapan PSBB secara ketat, lanjut Bima, bisa saja dilakukan per wilayah tidak secara nasional, dimana wilayah agromerasi seperti Jabodetebek, Bandung Raya atau Gerbangkertosusila (Jawa Timur).

Dengan demikian, asumsi dan perhitungan kemungkinan besar harus berubah. Karena, lanjut Bima, situasi saat ini tidak sama lagi. Varian baru bermunculan, kecepatan penyebaran dengan segala variannya mungkin tidak bisa diimbangi dengan vaksinasi.

Termasuk juga penambahan kapasitas tempat tidur ini tidak bisa mengimbangi jumlah nakes yang terpapar.

Sementara di sisi lain, kebijakan reaktif, insidental, seperti pelarangan mudik, pembatasan mobilitas, realitanya memang sulit dijalankan dengan maksimal di lapangan.

"Jadi PPKM yang kita terapkan sekarang ini terlihat belum maksimal untuk mengatasi persoalan yang semakin berat," paparnya.

Kata dia, PPKM tidak akan efektif apabila tidak bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi dalam kebijakan yang lebih makro.

"Jadi selama ini PPKM yang berjalan di wilayah tidak akan mampu untuk mengatasi persoalan ketika tidak diimbangi dengan kebijakan yg lebih tegas dan ketat di wilayah makro," katanya.



 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon