Efisiensi Pemerintah Sebabkan Industri Hotel di Kota Batu Terpuruk

Batu, Beritasatu.com - Libur panjang tak selalu berdampak signifikan dengan tingkat okupansi di hotel dan restoran, melainkan juga relatif terjadi penurunan pelanggan menginap. Pengusaha hotel melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Jawa Timur, mengeluhkan keputusan efisiensi dari pemerintah.

Ketua PHRI Sujud Hariadi menyebutkan para pengusaha di bidang hotel dan restoran kini sudah sangat kewalahan. Setelah dihantam badai Covid-19, kini juga kembali terdampak kebijakan pemerintah soal efisiensi.

"Kami sudah merasakan mulai 2024 sudah ada penurunan. Tahun 2020 pandemi itu luar biasa drop, kemudian 2023 naik. Bayangan kami akan naik lagi, ternyata ada pemilu presiden, ada pemilu legislatif. Kami berharap itu akan banyak kegiatan masyarakat, tapi turun lagi. Tahun 2025 daya beli turun diimbangi dengan penghapusan sementara kegiatan pemerintah di hotel dan restoran, efisiensi," jelasnya kepada Beritasatu.com, Jumat (6/6/2025).

Ia menjelaskan, dampak dari efisiensi itu bukan hanya kehilangan pasar dari pemerintah tapi juga ke lainnya.

Secara keseluruhan, tingkat okupansi hotel di Batu berkurang antara 30-50%.  Jika saat libur panjang, dari pengusaha hotel bisa menaikkan tarif hingga dua kali lipat, namun saat ini sangat sulit sehingga hanya bisa mengenakan tarif weekend dan long weekend.

"Okupansi itu 70% di Sabtu malam Minggu lalu, lainnya 50% bahkan di bawahnya," kata dia.

Ia pun menyebut, adanya kebijakan pemerintah itu turut serta berpengaruh pada aktviitas para pekerja hotel. Idealnya, jika punya 100 kamar hotel, akan melibatkan 150 karyawan untuk perawatan dan lainnya. Namun. Karena kondisi saat ini hanya 1:1.

"Sekarang daya beli melemah, ada efisiensi itu kan. Malam Minggu tidak bisa 90%, tapi antara 60-70% (okupansi). Weekday antara 20-30%, sehingga karyawan berlebihan, jadi dikurangi hari kerja. Misalnya enam hari kerja dikurangi, karena tidak ada tamunya," paparnya.

Pihaknya berharap agar pemerintah mengkaji ulang soal efisiensi. Jika dilakukan hal tersebut, seharusnya dilakukan dengan lebih bagus tidak langusng drastis, sehingga tidak berdampak.

Secara jumlah, untuk kamar hotel di Kota Batu terdapat lebih dari 10.000 kamar, sedangkan untuk anggota PHRI ada sekitar 3.000 dan sisanya di luar PHRI.

Pihaknya berharap pemerintah memberikan dukungan agar roda perekonomian dl hotel dan restoran bisa berjalan kembali.