Pembangunan Kantor Satpol PP Jakarta Tertunda karena Efisiensi

Jakarta, Beritasatu.com – Rencana pembangunan kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta yang sudah sempat dianggarkan oleh pemerintah provinsi terpaksa harus ditunda, karena ada kebijakan efisiensi anggaran.

“Sebetulnya sudah didesain dan dianggarkan, cuma terkena efisiensi,” kata Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno terkait rencana pembangunan kantor Satpol PP Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Rano mengatakan usulan pembangunan kantor Satpol PP kembali dibahas bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung. Evaluasi diperlukan seiring upaya Jakarta menuju kota global.

“Kemarin saya sempat bicara dengan pak gubernur, sepertinya kita harus evaluasi lagi masalah ini. Apalagi kita mau jadi kota global,” ujar Rano.

Rano mengaku prihatin terhadap kondisi personel Satpol PP yang belum memiliki fasilitas istirahat memadai saat bertugas di lapangan. Padahal, tugas penegakan peraturan daerah menuntut kesiapan fisik yang baik.

Kondisi tersebut dinilai tidak ideal karena Satpol PP sebagai institusi besar seharusnya memiliki markas komando (mako) untuk menunjang operasional.

“Maaf, istilahnya kalau misal polisi tidak punya polda kan aneh. Makanya kalau Satpol PP tidak punya mako, itu aneh,” ujar Rano.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Jakarta Satriadi Gunawan menyampaikan harapan agar instansinya memiliki kantor sendiri yang representatif. Keberadaan kantor dinilai penting untuk meningkatkan kinerja serta kenyamanan personel.

“Jakarta itu belum punya kantor Satpol PP. Kami masih menumpang di Blok H, Balai Kota, di lantai 16. Kadang kalau ada kunjungan dari wilayah atau daerah, kami masih menerima di Balai Kota karena belum ada kantor sendiri,” ungkap Satriadi.

Satriadi menilai kebutuhan kantor menjadi semakin mendesak mengingat status Jakarta sebagai kota global dan kota teraman kedua di ASEAN setelah Singapura.

Jumlah personel Satpol PP Jakarta saat ini mencapai 5.000 orang, sehingga membutuhkan fasilitas yang memadai untuk mendukung pengawasan dan koordinasi kerja.

“Kami sudah punya lahan di Cempaka Putih. Itu juga kemarin saya sampaikan sangat urgent, untuk bisa mengontrol anggota kami. Kami juga sudah mengusulkan ke pak wagub saat kunjungan,” jelas Satriadi.