Benny Harman Desak Mahfud MD Usut Kasus Transaksi Emas Rp 189 T

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengusut transaksi mencurigakan senilai Rp 189 triliun terkait impor emas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Benny, angka transsaksi emas senilai Rp 189 triliun tersebut, sangat fantastis dan diduga bukan tindak pidana pabean.

"Kalau bisa kita tindaklanjuti soal impor emas Rp 189 triliun ini, ini dahsyat. Dugaan saya ini bukan soal tindak pidana kepabeanan, itu tindak pidana kepabeanan mungkin diangkat sebagai modus untuk memproteksi pelaku-pelakunya," ujar Benny saat rapat kerja dengan Ketua Komite Koordinasi Pemberantasan dan Pencegahan TPPU di Gedung DPR, Selasa (11/4/2023).

Benny mendorong Mahfud untuk mengambil alih kasus tersebut sebagai case building. Menurut dia, kasus tersebut tidak boleh dibawa ke tindak pidana kepabeanan karena hal tersebut hanya modus untuk melindungi pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus impor emas tersebut.

"Saya menduga ada praktik illegal mining (tambang ilegal) di sini. Saya dapat kabar juga bahwa ada permainan modus lah, modus ya biasa. Modus itu emas ini ekspor, impor. Ekspor emas perhiasan dengan bahan baku dari luar tetapi bahan baku dari luar tidak pernah masuk padahal dia mendapat fasilitas pajak. Itu yang terjadi," ungkap Benny.

"Jadi bahan baku yang masuk jauh lebih sedikit dari emas hiasan yang dia eskpor sehingga dua kali dapat keuntungan dia. Untung dari bebas pajak tadi, yang kedua praktek illegal mining di dalam ini dan saya rasa ini sudah menjadi modus pada umumnya," tutur Benny.