DPR Sahkan RUU TNI di Tengah Penolakan, Dasco: Dinamika Demokrasi

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025). Sempat terjadi aksi penolakan di beberapa daerah, termasuk di sekitar gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kekhawatiran publik yang menilai revisi ini berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Menurut Dasco, dinamika yang muncul adalah bagian dari proses politik dan demokrasi.

"Namanya juga dinamika politik dan demokrasi. Saya pikir sah-sah saja jika ada yang belum menerima revisi UU TNI ini," ujar Dasco di Hall Nusantara II, gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Ia menegaskan DPR telah melakukan asesmen menyeluruh dan berkomunikasi secara intensif dengan berbagai lembaga serta elemen masyarakat sebelum membawa RUU TNI ke tahap pengesahan.

"Kami telah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan komunikasi intens dengan berbagai elemen masyarakat yang berkepentingan terhadap revisi ini," jelasnya.

Selain itu, Dasco menyebutkan DPR juga telah berdialog dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk membahas dampak revisi ini. Hasil diskusi tersebut, menurutnya, menegaskan revisi ini tidak akan menghidupkan kembali dwifungsi TNI.

"Kami sepakat mengedepankan supremasi sipil dan memastikan tidak ada kembalinya dwifungsi TNI dalam revisi ini," tegasnya.

Diketahui, RUU TNI disahkan dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (20/3/2025). Seluruh fraksi menyetujui pengesahan revisi ini sebelum akhirnya Puan mengetuk palu tanda pengesahan.