Isu Darurat Militer, Kemenhan: Sangat Jauh Sekali

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menekankan keberadaan prajurit TNI di lapangan seusai rangkaian demonstrasi pada akhir Agustus 2025 bukan merupakan indikasi pemberlakuan darurat militer. Darurat militer disebut mesti melalui proses yang panjang sebelum kemudian diputuskan pemberlakuannya. 

"Darurat militer itu sangat jauh sekali karena kita tahu ada tahapannya. Kemudian juga sebelum masuk ke darurat militer, itu harus dikonsultasikan dengan legislatif, sehingga bukan keputusan sepihak," kata Juru Bicara Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang di Jakarta, Senin (8/9/2025). 

Frega menekankan, Kemenhan maupun TNI selalu berupaya maksimal dalam bertugas. Bahkan, dia menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sempat menawarkan dukungan ke Polri dalam upaya menjaga situasi keamanan. 

"Bapak Menhan sendiri beberapa waktu lalu sempat menawarkan bantuan kepada kapolri untuk mendukung operasional di lapangan demi terwujudnya keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia," ujar Frega. 

Frega menekankan, kehadiran prajurit TNI di lapangan bukan merupakan upaya mengambil alih peran Polri. Hal ini diklaim hanya bentuk perbantuan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto maupun permintaan dari Polri. 

Frega menegaskan, baik TNI maupun Kemenhan tetap bekerja sesuai dengan koridor institusi. Perbantuan ini ditegaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. 

Perbantuan ini, sebut Frega, dilakukan dalam satu komando demi menghindari adanya dualisme. Hal tersebut dinilai penting demi mengantisipasi aksi-aksi yang bersifat sporadis. 

"Jadi ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa sama sekali tidak betul TNI ingin mengambil alih peran polisi," ujar Frega.