Ombudsman Ungkap Penyalahgunaan Wewenang dalam Pembentukan Aturan TWK Pegawai KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ombudsman Ungkap Penyalahgunaan Wewenang dalam Pembentukan Aturan TWK Pegawai KPK

Rabu, 21 Juli 2021 | 13:27 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dugaan maladministrasi itu ditemukan Ombudsman mulai dari rangkaian proses pembentukan kebijakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN; proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN; dan tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan.

Dalam proses pembentukan kebijakan, Ombudsman menemukan adanya penyisipan aturan, penyimpangan prosedur hingga penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan aturan untuk menggelar TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng menjelaskan, proses penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dimulai sejak Agustus 2020 dan dilanjutkan pada tahap harmonisasi pada akhir Desember 2020 hingga Januari 2021.

Saat itu, klausul TWK belum muncul. Klausul tersebut baru muncul pada 25 Januari 2021 atau sehari sebelum rapat harmonisasi terakhir.

"Ombudsman Republik Indonesia berpendapat, proses panjang sebelumnya dan harmonisasi empat hingga lima kali tidak muncul klausul TWK, sekaligus mengutip notulensi 5 Januari 2021.

Munculnya klausul TWK adalah bentuk penyisipan ayat, pemunculan ayat baru. Munculnya di bulan terakhir proses ini," kata Robert dalam konferensi pers secara daring, Rabu (21/7/2021).

Robert mengatakan, Ombudsman juga menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Perkom 1/2021.

Dikatakan, berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 23 tahun 2018, harmonisasi selayaknya dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi dalam hal ini Sekjen atau Kepala Biro, JPT, pejabat administrast dan panja.

Hal ini dipatuhi hingga harmonisasi pada Desember 2021. Namun, dalam rapat harmonisasi terakhir pada 26 Januari 2021, yang hadir bukan lagi jabatan pimpinan tinggi atau perancang, melainkan para pimpinan lembaga.

"Ada lima pimpinan yang hadir, yakni Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KPK, Menkumham dan Menpan RB. Sesuatu yang luar biasa," kata Robert.

Menjadi persoalan kata Robert, Berita Acara Rapat Harmonisasi itu justru ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak hadir dalam rapat, seperti Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP Kemkumham.

"Sekali lagi yang hadir pimpinan, tapi yang tanda tangan berita acara adalah yang tidak hadir, yakni level JPT. Ombudsman Republik Indonesia berpendapat ada penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Kehadiran Pimpinan dan kemudian yang seharusnya dikoordiansikan Dirjen tentu tidak terlaksana, karena Dirjen tidak mungkin memimpin harmonisasi yang pesertanya adalah atasannya dan penyalahgunaan wewenang karena tanda tangan justru dilakukan oleh yang tidak hadir, yakni Kabiro Hukum dan Direktur pengundangan," papar Robert.

Lebih jauh, Robert mengatakan, peraturan KPK Nomor 12 Tahun 2018 menyatakan, penyelarasan produk hukum peraturan wajib memperhatikan aspirasi atau pendapat pegawai KPK. Untuk mendapatkan aspirasi, rancangan ini wajib disebarluaskan dalam portal KPK.

Namun, Ombudsman menemukan penyebarluasan informasi Perkom Nomor 1 Tahun 2021 adalah pada 16 November 2020. "Jadi ini masih di tahap awal adminsiasi, hasil pembahasan harmonisasi hingga pengundangan tidak lagi disebarluaskan di portal internal KPK, hingga dengan demikian tidak ada mekanisme pagawai KPK untuk mengetahui apalagi menyampaikan pendapat, Mungkin dari gossip atau informal tahu, tapi tidak resmi dan tidak ditempatkan di portal internal KPK selama proses yang sangat penting. Tidak ada kesempatan.

Ombudsman Republik Indonesia berpendapat terjadi penyimpangan prosedur karena KPK tidak menyebarluaskan setelah dilakukan proses perubahan enam kali rapat," paparnya.

Atas dasar itu, Ombudsman menyatan Pimpinan dan Sekjen KPK melakukan tindakan korektif. Salah satunya dengan menjelaskan kepada pegawai KPK mengenai konsekuensi pelaksanaan TWK dan hasilnya.
"Dalam bentuk informasi atau dokumen sah," tegas Robert.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Lindungi Keluarga, Astra Life Ajak Generasi Sandwich Miliki Asuransi Jiwa dan Kesehatan

Nilai kekeluargaan yang lekat di masyarakat Indonesia mengajarkan bahwa sudah sejatinya setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya ketika sudah dewasa termasuk mendukungnya secara finansial ketika orang tua mereka sudah memasuki usia lanjut

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo, Kejagung Tetapkan 3 Tersangka

Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang tersangka perkara dugaan korupsi pada Perum Perindo

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Dirikan Gores Denai, Ayesha Felice Dorong Anak Muda Berani Bersaing di Ranah Internasional

Gadis Sampul 2019 itu kemudian menginisiasikan Gores Denai sebagai pembuka jalan dan ruang kesempatan bagi anak-anak Indonesia.

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Wujudkan Indonesia Emas 2045, Wapres: Mari Ciptakan SDM Unggul

Wakil Presiden KH Maruf Amin menyatakan Indonesia harus mampu mencapai visi emasnya untuk tahun 2045, yang bertumpu pada sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Mobil Pintar Askrindo Diapresiasi Deputi SDM dan TI Kementerian BUMN

Deputi SDM dan TI Kementerian BUMN memberikan apresiasi kepada Askrindo atas program penyaluran bantuan pendidikan di Labuan Bajo.

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Saksi Kasus Korupsi Meninggal Dunia di Kejaksaan Agung

IP kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju ke Rumah Sakit Adhyaksa. Namun, yang bersangkutan meninggal dunia.

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Kembali Dilaporkan Novel Baswedan ke Dewas

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli kembali dilaporkan eks penyidik, Novel Baswedan ke Dewas KPK atas dugaan berkomunikasi terkait perkara.

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Kentungan dan Selawat Sambut Sandiaga di Desa Wisata Saung Ciburial

Terdengar suara selawat dan meriahnya bunyi kentungan yang ditabuh warga untuk menyambut Sandiaga yang juga akrab dipanggil Mas Menteri.

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Aliansi BEM SI Serahkan Kajian 7 Tahun Pemerintahan Jokowi ke Moeldoko

BEM SI menyerahkan dokumen kajian 7 tahun Presiden Jokowi atau dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Moeldoko: Capaian Reforma Agraria Lampaui Target

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebutkan pelaksanaan program reforma agraria telah melampaui target

NASIONAL | 21 Oktober 2021


TAG POPULER

# Losmen Bu Broto


# Pedang Perang Salib


# Syarat Perjalanan Domestik


# Aipda Ambarita


# Anies Baswedan



TERKINI
Kasus Sanksi Antidoping, Tim Investigasi Libatkan Polri dan Kejaksaan

Kasus Sanksi Antidoping, Tim Investigasi Libatkan Polri dan Kejaksaan

OLAHRAGA | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings