ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Berita Robert Endi Jaweng Terbaru Hari Ini

Ombudsman Minta 75 Pegawai KPK Gagal TWK Tetap Beralih Status Menjadi ASN

Ombudsman menyampaikan hasil pemeriksaan terkait pelaksaan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.
NASIONAL 21 Jul 2021 | 14:00 WIB

Ombudsman Ungkap Penyalahgunaan Wewenang dalam Pembentukan Aturan TWK Pegawai KPK

Ombudsman temukan adanya dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai KPK.
NASIONAL 21 Jul 2021 | 13:32 WIB

KPPOD: Indonesia Hiper Regulasi

Robert Endi Jaweng menyatakan regulasi di Indonesia sudah terlalu banyak.
NEWS 1 Jul 2020 | 22:04 WIB

Kewenangan Perpres Batalkan Perda Disorot

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) Pasal 166 menyebut bahwa peraturan presiden (perpres) bisa membatalkan peraturan daerah (perda).
NEWS 1 Jul 2020 | 21:48 WIB

Anggota DPD dari NTT Minta Cabut Moratorium Pemekaran

NTT sebagai satu provinsi yang layak dimekarkan. Alasannya, NTT adalah wilayah kepulauan. NTT juga berbatasan dengan tiga negara yang sudah maju.
NEWS 18 Okt 2019 | 16:05 WIB

Pemekaran Hanya untuk Daerah Perbatasan dan Kepulauan

Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jawang dan anggota DPD asal NTT Abraham Liyanto sepakat pemekaran hanya untuk daerah kepulauan dan perbatasan.
NEWS 17 Okt 2019 | 12:54 WIB

DPD Perlu Jawab Isu Bagaimana Menghadirkan Negara di Daerah

Para senator DPD ingin Indonesia benar-benar dibangun dari pinggiran.
NEWS 18 Mar 2019 | 16:59 WIB

Perdagangan Jabatan Harus Dibendung Sejak Pilkada

\nKomersialisasi birokrasi melalui jual beli jabatan merupakan korupsi yang sangat jahat.
NEWS 12 Jan 2017 | 15:58 WIB

KPPOD Ungkap Tiga Model Dinasti Politik di Indonesia

\nTerdapat 58 dinasti politik yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia.
NEWS 7 Jan 2017 | 14:08 WIB

Pemerintah Pusat Harus Dorong Daerah Lakukan Efisiensi

Ada tiga belanja prioritas daerah, yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
NEWS 6 Sep 2016 | 16:10 WIB

Besaran Gaji DPRD Dinilai Sangat Memadai

Momentum kenaikan gaji DPRD dinilai tidak tepat dengan sejumlah pertimbangan.
NEWS 5 Sep 2016 | 16:42 WIB

KPPOD Ungkap Modus Baru Perda Bermasalah

Pasal yang muncul dalam Perda terlihat sangat dipaksakan dan mengada-ada sehingga menghambat investasi.
NEWS 3 Mei 2016 | 22:54 WIB

Kepala Daerah Jarang Ada di Daerahnya Dinilai Perlu Diberi Sanksi

Secara politik etis kepala daerah tidak boleh berada di daerah lain dalam waktu yang lama apalagi bukan dalam kaitan dengan tugas.
NEWS 22 Aug 2015 | 10:11 WIB

KPPOD: Perilaku Hidup Dorong Kepala Daerah Kerap Tak Ada di Wilayahnya

Kepala daerah tidak betah di wilayanya karena tidak memberikan fasilitas yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya.
NEWS 22 Aug 2015 | 09:37 WIB

Soal Otonomi Daerah, Masyarakat Tunggu Aksi Nyata Pemerintah Pusat

Salah satu kebijakan yang harus didukung ialah menyangkut fiskal.
NEWS 27 Apr 2015 | 12:40 WIB

DPRD DKI Diminta Tak Terus Proses Hak Angket

Argumentasi DPRD DKI atas kesalahan Basuki dinilai sangat dangkal.
NEWS 7 Apr 2015 | 12:12 WIB

RUU Pemda Dinilai Bentuk Kemunduran Otonomi Daerah

Pasalnya, dalam RUU tersebut kewenangan bupati dan wali kota ditarik kembali dan diberikan kepada gubernur.
NEWS 25 Sep 2014 | 00:38 WIB

Pembentukan Kabinet Jadi Momen Pembuktian Jokowi-JK

Di era otonomi daerah (otda) seperti sekarang, 31 urusan atau sekitar 70 persen urusan negara ini sudah berada di tangan pemerintah daerah (Pemda).
NEWS 27 Aug 2014 | 19:03 WIB

Hasil Pilkada Bukan Ukuran untuk Pemilu 2014

\"Saya kira sulit memastikan adanya perbandingan lurus antara hasil pilkada dengan hasil pemilihan legislatif atau pilpres nanti.\"
NEWS 13 Jan 2013 | 20:15 WIB

Daerah Tidak Menjalankan Kebijakan Pusat

Betapa kebijakan di level pusat tidak selalu ditaati oleh pemda. Dalam kasus perizinan usaha dan retribusi, terlihat bahwa ada aturan yang sudah dihapus pusat, justru masih berlaku di daerah
NEWS 11 Jun 2012 | 22:52 WIB


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon