Berita Robert Endi Jaweng Terbaru Hari Ini
Ombudsman Minta 75 Pegawai KPK Gagal TWK Tetap Beralih Status Menjadi ASN
Ombudsman menyampaikan hasil pemeriksaan terkait pelaksaan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.
NASIONAL
21 Jul 2021 | 14:00 WIB
Ombudsman Ungkap Penyalahgunaan Wewenang dalam Pembentukan Aturan TWK Pegawai KPK
Ombudsman temukan adanya dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai KPK.
NASIONAL
21 Jul 2021 | 13:32 WIB
KPPOD: Indonesia Hiper Regulasi
Robert Endi Jaweng menyatakan regulasi di Indonesia sudah terlalu banyak.
NEWS
1 Jul 2020 | 22:04 WIB
Kewenangan Perpres Batalkan Perda Disorot
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) Pasal 166 menyebut bahwa peraturan presiden (perpres) bisa membatalkan peraturan daerah (perda).
NEWS
1 Jul 2020 | 21:48 WIB
Anggota DPD dari NTT Minta Cabut Moratorium Pemekaran
NTT sebagai satu provinsi yang layak dimekarkan. Alasannya, NTT adalah wilayah kepulauan. NTT juga berbatasan dengan tiga negara yang sudah maju.
NEWS
18 Okt 2019 | 16:05 WIB
Pemekaran Hanya untuk Daerah Perbatasan dan Kepulauan
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jawang dan anggota DPD asal NTT Abraham Liyanto sepakat pemekaran hanya untuk daerah kepulauan dan perbatasan.
NEWS
17 Okt 2019 | 12:54 WIB
DPD Perlu Jawab Isu Bagaimana Menghadirkan Negara di Daerah
Para senator DPD ingin Indonesia benar-benar dibangun dari pinggiran.
NEWS
18 Mar 2019 | 16:59 WIB
Perdagangan Jabatan Harus Dibendung Sejak Pilkada
\nKomersialisasi birokrasi melalui jual beli jabatan merupakan korupsi yang sangat jahat.
NEWS
12 Jan 2017 | 15:58 WIB
KPPOD Ungkap Tiga Model Dinasti Politik di Indonesia
\nTerdapat 58 dinasti politik yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia.
NEWS
7 Jan 2017 | 14:08 WIB
Pemerintah Pusat Harus Dorong Daerah Lakukan Efisiensi
Ada tiga belanja prioritas daerah, yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
NEWS
6 Sep 2016 | 16:10 WIB
Besaran Gaji DPRD Dinilai Sangat Memadai
Momentum kenaikan gaji DPRD dinilai tidak tepat dengan sejumlah pertimbangan.
NEWS
5 Sep 2016 | 16:42 WIB
KPPOD Ungkap Modus Baru Perda Bermasalah
Pasal yang muncul dalam Perda terlihat sangat dipaksakan dan mengada-ada sehingga menghambat investasi.
NEWS
3 Mei 2016 | 22:54 WIB
Kepala Daerah Jarang Ada di Daerahnya Dinilai Perlu Diberi Sanksi
Secara politik etis kepala daerah tidak boleh berada di daerah lain dalam waktu yang lama apalagi bukan dalam kaitan dengan tugas.
NEWS
22 Aug 2015 | 10:11 WIB
KPPOD: Perilaku Hidup Dorong Kepala Daerah Kerap Tak Ada di Wilayahnya
Kepala daerah tidak betah di wilayanya karena tidak memberikan fasilitas yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya.
NEWS
22 Aug 2015 | 09:37 WIB
Soal Otonomi Daerah, Masyarakat Tunggu Aksi Nyata Pemerintah Pusat
Salah satu kebijakan yang harus didukung ialah menyangkut fiskal.
NEWS
27 Apr 2015 | 12:40 WIB
DPRD DKI Diminta Tak Terus Proses Hak Angket
Argumentasi DPRD DKI atas kesalahan Basuki dinilai sangat dangkal.
NEWS
7 Apr 2015 | 12:12 WIB
RUU Pemda Dinilai Bentuk Kemunduran Otonomi Daerah
Pasalnya, dalam RUU tersebut kewenangan bupati dan wali kota ditarik kembali dan diberikan kepada gubernur.
NEWS
25 Sep 2014 | 00:38 WIB
Pembentukan Kabinet Jadi Momen Pembuktian Jokowi-JK
Di era otonomi daerah (otda) seperti sekarang, 31 urusan atau sekitar 70 persen urusan negara ini sudah berada di tangan pemerintah daerah (Pemda).
NEWS
27 Aug 2014 | 19:03 WIB
Hasil Pilkada Bukan Ukuran untuk Pemilu 2014
\"Saya kira sulit memastikan adanya perbandingan lurus antara hasil pilkada dengan hasil pemilihan legislatif atau pilpres nanti.\"
NEWS
13 Jan 2013 | 20:15 WIB
Daerah Tidak Menjalankan Kebijakan Pusat
Betapa kebijakan di level pusat tidak selalu ditaati oleh pemda. Dalam kasus perizinan usaha dan retribusi, terlihat bahwa ada aturan yang sudah dihapus pusat, justru masih berlaku di daerah
NEWS
11 Jun 2012 | 22:52 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 15 Mei 2026




