Gunakan Telemedisin tetapi Tak Dapat Balasan dari Kemenkes, Ini Penyebabnya

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyediakan akses layanan telemedisin untuk pasien Covid-19 guna mendapat penanganan medis lebih dini berupa telekonsultasi dan paket obat gratis.

Tetapi di lapangan faktanya terdapat pasien Covid-19 yang memiliki aplikasi WA dan nomor telepon seluler (handphone/HP) nya terdaftar saat dinyatakan positif, namun tidak mendapatkan pesan WhatsApp (WA) dari Kemenkes.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi pun memberikan klarifikasinya.

"Bisa jadi wilayah atau daerahnya tidak termasuk jangkauan telemedisin, atau laboratorium pemeriksanya bukan di kota yang ada jangkauan telemedisin yang merupakan jejaring dari sistem new all record (NAR) Kemenkes," katanya ketika dihubungi Beritasatu.com, Minggu (20/2/2022).

Baca Juga: Gara-gara WhatsApp, Hanya 43% Pasien Covid-19 Isoman Akses Layanan Telemedisin

Untuk itu, bagi masyarakat yang tidak mendapat akses layanan obat gratis dan telekonsultasi karena melakukan pemeriksaan di laboratorium non-NAR, warga dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan di puskesmas terdekat.

Dalam hal ini, anggota keluarga atau kerabat terdekat pasien Covid-19 dapat mendatangi puskesmas dengan membawa hasil rapid antigen atau swab PCR positif untuk mendapatkan obat dan layanan konsultasi langsung.

Diakui, dari sisi medis, obat yang berasal dari puskesmas sudah cukup untuk mengobati Covid-19. Paket obat tersebut sama dengan yang diberikan melalui layanan telemedisin. Bahkan, mereka bisa mendapat obat lebih, misalnya, obat penurun panas dan lain-lain karena konsultasi langsung dari puskesmas dan ada ketersediaan obat tambahan lain.

Baca Juga: Hasil Rapid Antigen Positif Covid-19 Dapat Paket Obat dari Telemedisin

Sementara untuk kasus drop out vaksin bisa terjadi karena memang beberapa masyarakat ada yang lupa atau lalai, bahkan merasa 1 dosis vaksin sudah cukup. Selain itu ada juga yang masih takut diakibatkan pengalaman efek sampingnya.

"Untuk itu Kemenkes akan terus mempercepat dan menggenjot vaksinasi di semua wilayah agar 20 juta orang yang vaksinasi dosis 1 kedaluwarsa bisa segera mendapatkan vaksin lengkap dengan melibatkan pihak lain selain nakes yakni TNI dan Polri," ungkap Nadia.

Kemenkes, lanjut dia, juga sudah berusaha melakukan pengingat (reminder) yang ada pada tiket vaksinasi yang dikirimkan melalui aplikasi PeduliLindungi (langsung kepada warga) agar mereka menuntaskan vaksinasi lengkap dan booster.

"Sementara dengan status vaksinasi mereka di aplikasi PeduliLindungi betul dihapus, yang berarti dia tidak bisa bebas beraktivitas seperti ke mal, naik kereta, dan lainnya, sehingga dosis satunya tidak berlaku," kata Nadia.