BPSDM Kemendagri Minta Pejabat Kehumasan Bersikap Tenang

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono menekankan pentingnya pejabat kehumasan untuk bersikap tenang. Publik pun harus diberikan pemahaman dengan bahasa santun. Hal itu disampaikan Sugeng dalam acara "Workshop Penguatan Peran Kehumasan dan Perhitungan Angka Kredit Kehumasan" di kantor BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Selasa (2/8/2022).

"Selain itu, pejabat kehumasan mesti mampu memberikan pemahaman yang baik kepada publik melalui penggunaan bahasa yang santun. Begitu pun saat menghadapi masalah, ia juga dituntut untuk mampu bersikap tenang," ujar Sugeng Hariyono dalam keterangannya, Rabu (3/8/2022).

Sugeng mengatakan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity atau VUCA menjadi tantangan bagi humas pemerintah dalam menciptakan birokrasi kelas dunia. Menurutnya, humas di instansi pemerintah berperan penting dalam melaksanakan fungsi administrasi, manajemen, sekaligus sebagai bagian dari pengambilan keputusan pemerintah. Sugeng menyatakan unit kehumasan memiliki nilai kemanfaatan bagi sebuah sistem organisasi.

Terlebih, era saat ini memiliki tantangan yang tak mudah, termasuk bagi organisasi pemerintahan. Ia menggambarkan dunia tengah mengalami gejolak volatility atau perubahan dalam skala besar yang begitu cepat. Hal ini ditandai dengan uncertainty atau sulitnya memprediksi perubahan secara akurat, complexity atau rumitnya tantangan akibat berbagai faktor yang saling terkait, dan ambiguity atau ketidakjelasan suatu kejadian dengan mata rantai akibatnya.

"Peran humas pemerintah saat menghadapi VUCA perlu dapat menyampaikan pesan dengan baik dan efektif di tengah keadaan yang serba tidak pasti kepada masyarakat," kata Sugeng.

Sugeng berharap agar para humas pemerintah dapat mentransformasikan tantangan VUCA tersebut menjadi sesuatu yang bernilai positif. Adapun VUCA yang dimaknai dalam arti positif tersebut yaitu vision, understanding, clarify, dan agile. Menurutnya, seorang pejabat kehumasan harus memiliki visi atau cara pandang jauh ke masa depan.

Pejabat kehumasan juga harus didorong untuk dapat menerjemahkan sebuah kebijakan agar dapat dipahami dengan baik oleh publik. Dengan demikian, diharapkan publik dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan.

"Dalam bahasa organisasi, kita perlu transformasi organisasi dari yang kaku dan terstruktur sehingga perlu diubah menjadi lincah, sehingga banyak fungsional dan perlu diisi oleh pejabat fungsional," tutur

Sugeng berharap para peserta dapat berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia 2045. Menurutnya, salah satu yang dapat dilakukan oleh para ASN saat ini adalah bersama-sama berupaya mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada 2024.