Hari Otonomi Daerah, Kemendagri Soroti Tekanan Global

Jakarta, Beritasatu.com - Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 pada 2026 menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah di tengah tantangan yang semakin kompleks, mulai dari tuntutan pelayanan publik hingga dinamika global.

Upacara peringatan digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026), dan dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sebagai inspektur upacara.

Sejumlah kepala daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, serta para bupati dan wali kota dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam amanatnya, Bima Arya menegaskan, kepala daerah saat ini menghadapi tantangan berlapis. 

Tantangan tersebut mencakup kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal hingga pengawalan program prioritas pemerintah pusat di tingkat nasional.

Selain itu, ia juga menyoroti pengaruh faktor global terhadap pemerintahan daerah. Dinamika geopolitik dan kondisi ekonomi dunia dinilai turut berdampak terhadap stabilitas dan kebijakan di daerah.

“Kementerian Dalam Negeri akan terus bersama-sama dengan kepala daerah untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, responsif, dan mampu menjawab harapan serta tuntutan masyarakat,” ujar Bima Arya.

Ia juga mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang dinilai berhasil melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah tekanan fiskal. 

Menurutnya, efisiensi tersebut tetap mampu diiringi capaian positif di berbagai sektor pembangunan.

Beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan angka kemiskinan, serta berkurangnya tingkat pengangguran terbuka.

Momentum Hari Otonomi Daerah ke-30 ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.