Wamendagri: Nobar Piala Dunia 2026 Bisa Gerakkan Ekonomi Daerah

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.7/4657/SJ yang mengimbau seluruh kepala daerah untuk memfasilitasi kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026, salah satunya untuk menggenjot ekonomi daerah. 

Dalam surat edaran tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota didorong untuk menyiapkan ruang publik maupun lokasi strategis sebagai tempat pelaksanaan nobar bagi masyarakat di daerah masing-masing.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kebijakan ini tidak hanya bertujuan menyemarakkan ajang olahraga terbesar di dunia tersebut, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

“Surat edaran Piala Dunia terkait kepala daerah ini kan Pak menteri ingin agar pendapatan asli daerah terus meningkat dan ekonomi daerah semakin bergerak. Salah satunya melalui inisiatif penyelenggaraan nobar di berbagai daerah,” kata Bima kepada awak media di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (18/6/2026).

Bima menyebut antusiasme pemerintah daerah terhadap kebijakan tersebut cukup tinggi. Sejumlah kepala daerah bahkan telah melaporkan pelaksanaan kegiatan nonton bareng di wilayah masing-masing.

“Ini bukan hanya soal menyatukan anak-anak muda dalam suasana yang santai dan positif, tetapi juga bagaimana kegiatan tersebut bisa menggairahkan perekonomian masyarakat. Itu yang menjadi targetnya,” imbuhnya. 

Kemendagri juga mengapresiasi berbagai inisiatif pemerintah daerah yang memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026 sebagai sarana menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Menurut Bima, kegiatan seperti nobar dapat menjadi penggerak ekonomi karena meningkatkan mobilitas dan aktivitas masyarakat di ruang publik.

“Kami melihat langsung laporan dari para kepala daerah yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki makna dan dampak yang cukup besar bagi masyarakat,” tutur Bima.

Ia menegaskan, pemerintah berharap Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah, seperti dampak yang terjadi pada kebijakan cuti bersama atau long weekend yang meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.