Kemendagri Dorong Daerah Cari Dana di Luar APBD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan strategi creative financing di tengah ketidakpastian ekonomi global dan keterbatasan fiskal daerah.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengatakan pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan dan kemandirian fiskal semakin kuat.

"Kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda, maka harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Daerah yang ingin berubah dan memiliki sumber pendanaan yang lebih baik harus terus melakukan terobosan dan inovasi," ujar Fatoni dalam keterangannya, Minggu (26/4/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi nasional pengelolaan pendapatan daerah di Jakarta.

Fatoni menjelaskan, terdapat sejumlah strategi creative financing yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah. Langkah pertama adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi pajak dan retribusi, baik lewat intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan, memasang alat perekam transaksi, memperluas layanan pembayaran pajak, serta menggali potensi pajak dan retribusi baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi juga perlu diperkuat untuk menekan potensi kebocoran. Dengan sistem digital, pelayanan menjadi lebih mudah, efektif, efisien, serta memungkinkan pemantauan pendapatan secara real time.

Strategi kedua adalah mengoptimalkan pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD). Fatoni mengungkapkan, dari 1.097 BUMD di seluruh Indonesia, kurang dari separuh yang mampu memberikan keuntungan bagi daerah.

Terkait hal itu, BUMD perlu diperkuat sesuai potensi masing-masing daerah, dengan memastikan profesionalisme pengelola serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan. Ia juga mendorong pembentukan BUMD pada sektor-sektor strategis, seperti pangan, pariwisata, air minum, dan energi.

Langkah ketiga adalah optimalisasi badan layanan umum daerah (BLUD), seperti rumah sakit, puskesmas, dan sekolah. Menurut Fatoni, BLUD yang dikelola secara fleksibel dan profesional dapat menjadi sumber pendapatan sekaligus mengurangi beban APBD.

"Kalau BLUD kinerjanya baik, dia bisa menghidupi dirinya sendiri, bahkan menghasilkan pendapatan sehingga beban APBD berkurang," jelasnya.

Keempat, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah (BMD). Aset daerah perlu diinventarisasi dan dimanfaatkan secara produktif, baik melalui kerja sama, sewa, pemanfaatan bersama, maupun penjualan aset yang sudah tidak digunakan.

Kelima, Fatoni mendorong optimalisasi dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD. Dana CSR dinilai akan lebih efektif jika dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dan diarahkan untuk program prioritas, seperti penanganan kemiskinan, stunting, pengendalian inflasi, perbaikan rumah, hingga pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memperkuat skema kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU). Skema ini dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, rumah sakit, penerangan jalan, pasar, dan berbagai layanan publik lainnya.

Fatoni mencontohkan, penerapan skema tersebut di sejumlah daerah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan UMKM, serta meningkatkan keamanan lingkungan.

Sumber pembiayaan lain yang juga dapat dioptimalkan adalah zakat, infak, dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung program sosial, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan renovasi rumah tidak layak huni.

Di samping itu, creative financing juga dapat dilakukan melalui pinjaman daerah, penerbitan obligasi, dan sukuk untuk membiayai proyek produktif serta pembangunan infrastruktur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Fatoni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan antardaerah dalam memperkuat pembiayaan pembangunan. "Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi, baik dengan badan usaha, pemerintah daerah lain, maupun sumber pembiayaan di luar APBD," tegasnya.