Bima Arya Dorong Sinkronisasi Pusat dan Daerah lewat KPPD

Magelang, Beritasatu.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya penyamaan perspektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika global serta pengelolaan pemerintahan.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan retret kursus pemantapan pimpinan daerah (KPPD) yang diikuti ratusan pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia di kompleks Akademi Militer Magelang, Kamis (16/4/2026).

Menurut Bima Arya, terdapat tiga perspektif utama yang menjadi fokus pembekalan bagi pimpinan DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. “Pertama adalah cara pandang dalam melihat fenomena geopolitik. Dampaknya bukan hanya nasional, tetapi juga sampai ke tingkat lokal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perkembangan geopolitik global menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan responsif terhadap berbagai perubahan, termasuk dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah masing-masing. Perspektif kedua adalah pemahaman terhadap program prioritas pemerintah.

Bima Arya mengakui masih banyak pihak di daerah yang belum sepenuhnya memahami arah kebijakan tersebut. “Masih banyak yang belum sepenuhnya memahami dan melakukan akselerasi terhadap program-program prioritas,” katanya.

Sementara itu, perspektif ketiga berkaitan dengan cara pandang dalam mengelola pemerintahan atau yang disebut sebagai statecraft, sebagaimana disampaikan presiden. “Statecraft itu meninggalkan hal-hal yang tidak baik pada masa lalu, dan berusaha bekerja lebih handal, terampil, dan cerdas,” tegasnya.

Bima Arya menambahkan, pimpinan DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan sinergi dengan kepala daerah. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan di tingkat lokal.

“Di sinilah peran pimpinan daerah menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan pusat dapat berjalan efektif di daerah,” pungkasnya.

Melalui kegiatan KPPD ini, diharapkan para pimpinan DPRD dapat memperkuat kapasitas kepemimpinan serta memiliki wawasan kebangsaan yang lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.